Dumais: Jika tak capai 75 persen, KPU Bitung mundur saja

Pesimis Partisipasi Pemilih Pemilukada Bitung Akan Naik

Ketua Lembaga Anti Korupsi RI (LAKRI) Kota Bitung, Jhon Dumais

Ketua Lembaga Anti Korupsi RI (LAKRI) Kota Bitung, Jhon Dumais

BITUNG ,Suarasulutnews.co.id– Ketua Lembaga Anti Korupsi RI (LAKRI) Kota Bitung, Jhon Dumais memprediksikan partisipasi pemilih pada Pemilukada Bitung tidak akan bertambah malah sebaliknya hanya akan berada di bawah 70 persen.

Dumais mengatakan, jika partisipasi pemilih pada Pemilukada Kota Bitung tidak mencapai 75 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Komisioner KPU Kota Bitung harus bertanggung jawab.

Hal ini dikatakan Ketua Lembaga Anti Korupsi RI (LAKRI) Kota Bitung, Jhon Dumais kepada wartawan, Sabtu (7/11). Dumais beralasan, partisipasi pemilih bakal tak mencapai 75 persen, karena sampai saat ini pihaknya melihat belum ada satu pun Komisioner KPU Bitung yang turun ke lapangan melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat pemilih  yang terdaftar dalam DPT.

“Padahal Pilkada tidak lama lagi dan saya melihat masih ada oknum Komisioner lebih giat jalan-jalan keluar daerah, entah itu urusan pribadi atau urusan apapun,  sebaiknya dihentikan,” kata Dumais.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut ini pun memberikan perbandingan pengalaman Pileg lalu hanya sekitar 70 persen pemilih dan pada Pilpres hanya 66 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

“Apabila tahun ini pemilihan walikota tidak mencapai 75 persen partisipasi pemilih yang mencoblos, maka KPUD dan Panwaslu Bitung lebih elegan jika mereka mundur saja  lantaran dianggap tidak mampu,” tandasnya.

Pertimbangannya menurut Dumais, anggaran yang digunakan oleh KPU dan Panwaslu mencapai puluhan miliar dari  APBD Bitung, cukup untuk digunakan sosialisasi kepada semua kalangan terutama pemilih pemula, penyandang masalah sosial dan lainnya.

Lebih jauh Dumais yang juga mantan anggota DPRD Bitung ini  menyayangkan Panwaslu tidak proaktif terhadap petugas pengawas lapangan (PPL)  tentang maraknya politik uang  yang terang-terangan dilakukan oleh oknum-oknum pasangan calon.

“Masih banyak warga lebih dominan ingin ke TPS bila menerima uang pelicin dari oknum pasangan calon. Ini memberi indikasi warga tergerak oleh karena menerima uang bukan karena kesadaran untuk menggunakan hak pilih,” ungkapnya.

Ketua KPUD Bitung Sammy Rumambi menjelaskan, ada tiga indikator jumlah pemilih melonjak untuk ke TPS seperti banyak pasangan calon, penghargaan bagi Kecamatan terbanyak pencoblos dan kesadaran pemilih pemula.

“Pemilih tahun ini kami perkirakan lebih dari 75 persen,” kata Rumambi optimis. (estefanus)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.