Walikota Jimmy Eman Hadiri Pembekalan KEMENDAGRI

Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE.Ak hadiri Pembekalan Kepala Daerah Dalam rangka meningkatkan peran strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita

Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE.Ak hadiri Pembekalan Kepala Daerah Dalam rangka meningkatkan peran strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita

TOMOHON,Suarasulutnews.co.id-Mengutip Rilis Berita Humas Pemkot Tomohon, Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE.Ak Jumat (22/04) hadiri Pembekalan Kepala Daerah Dalam rangka meningkatkan peran strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita, yang di laksanakan Kementerian Dalam Negeri bertempat diKantor Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan.

kegiatan yang akan belangsung hingga Minggu (25/4) diikuti 92 Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Dalam arahannya Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.
“Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat harus senantiasa dibangun,”pesan Tjahjo.

seraya meminta para Kepala Daerah (KDH) atau siapapun tidak menggunakan calo atau makelar jika ingin bertemu Menteri.

Terkait perangkat daerah yang kerap terseret masalah hukum, Tjahjo berharap komunikasi antar KDH dengan aparat penegak hukum di daerah harus terjalin baik, sementara terkait pemanggilan pemeriksaan Dia berharap minimal Kepala Daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan itu sudah di koordinadikan dengan Instansi penegak hukum.

“Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk berkoordinasi terkait penegakkan hukum kepada aparat pemerintah, hal ini di lakukan agar pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan baik, pasalnya selama ini banyak persoalan hukum yang terjadi yang mengharuskan pembangunan daerah terganggu akibat bolak baliknya aparat pemerintahan dalam menhalankan pemeriksaan oleh aparat hukum,”tandas Kumolo.

Selanjutnya Walikota Jimmy F Eman SE Ak mengatakan, pelaksanaana Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) dilakukan sebagai wadah pembekalan bagi kepala daerah, karena ituorientasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman akan filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Eman menilai, sangat penting untuk memahami filosofi kepemimpinan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah yang pro rakyat dan tetap selaras dengan pemerintah pusat. (James moring)

Tags:
author

Author: