Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia(AMTI) Tommy Turangan
Jakarta- Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia(Amti),memeprtanayakan pembangunan Bandara Buntu Kuni Mangkedek di Tanah Toraja(Tator) Propinsi Sulawesi Selatan(Sulsel) ,dengan pembangunan bandara tersebut tepat berada di area pegunungan.
Hal ini dikatakan Ketua Umum AMTI Tommy Turangan kepada media ini soal pembangunan bandara Buntu Kuni.
“Uji kelayakan dalam membangun sarana publik jelas harus benar-benar mengedepankan aspek keamanan, lokasi, karena menyangkut keselamatan nyawa manusia. Termasuk bandara, sarana transportasi yang sangat vital serta harus ekstra clear dan clean dari hal yang membahayakan baik di lokasi bandara maupun sekitar bandara.,”kata Turangan.
Pembangunan bandara BUNTU KUNI mangkendek tana toraja Sulawesi Selatan contohnya, di bangun di area pegunungan yang pastinya dalam segi keamanan sangat membahayakan dan pembangunan ini di luar dari lokasi awal semula di rencanakan.
Yang paling patut di curigai, indikasi korupsi serta kong kalikong akan di lanjutkannya pembangunan bandara tidak mungkin tanpa ada lobi dari elit baik daerah maupun pusat.
AMTI mencurigai Jika rencana pembangunan bandara dengan nilai Rp. 1,7 Triliun ini hanya akal- akalan untuk menguras APBN karena di lakukan dengan seleksi abal-abal serta dugaan pembohongan lokasi dan kecurigaan atas progres pembangunannya.
Sementara pembangunan saat ini mangkrak meskipun telah menghabiskan anggaran ratusan milyar dan akan kembali di lanjutkan pada 2017 dengan anggaran APBN sebesar 1,4 T.
“Atas dasar tersebut diatas, kami melihat ini persoalan nasional yang perlu kami sikapi karena Tana Toraja adalah bagian dari Wilayah NKRI dan kami Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia meminta KPK untuk:
- Memeriksa sejumlah elit daerah tana toraja dan pusat terkait bandara tana toraja.
- Menjadikan dugaan korupsi pembangunan bandara tana toraja sebagai prioritas.
- Mensegel bandara agar Stop dalam pembangunan, karena jika di lanjutkan dan anggaran 1,4 T yang akan di gelontorkan pemerintah pusat 2017 namti hanya akan menjadi suatu hal yang sia-sia dan pastinya akan merusak program nawacita Presiden Joko Widodo,”kata Turangan.(arum)
