Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sangihe, Muhamad Irwan Datuinding SH,MH
Tahuna-Bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ingin meminimalisir maupun mengantisipasi terjadinya penyimpangan administrasi keuangan, pihak Kejaksaan siap memberikan pendampaingan lewat program Tim Pengawal Program Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D).
Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Muhamad Irwan Datuinding SH,MH dikonfirmasi wartawan belum lama ini. Dikatakan, dalam pedampingan TP4D Kejaksaaan dapat memberikan penerangan hukum materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib adminsitasi dan tertib pengelolaan keuangn negara, sehingga sejak dini perbagai indikasi atau peluang penyimpangan yang berpotensi korupsi dapat diantisipasi.
Terkait mekanisme pendampingan, menurut Datuinding diawali dengan membuat permohonan kepada pihak kejaksaan yang didalamnya turut memaparkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, yang selanjutnya Kejaksaan akan menindak lanjutinya dengan melakukan telaan selama 2 kali 24 jam.
”Jadi selain membuat permohonan pendampingan, SKPD juga turut memaparkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan telaan untuk kesiapan pendampingan,”ungkap Datuinding.
Sementara terkait dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), SKPD di Sangihe perlu adanya pendampingan melalui TP4D, demi tertibnya pelaksanaan pembangunan serta tepat sasaran.
”Sangihe termasuk dalam 10 kabupaten/kota PKSN, dengan kriteria menyangkut hajat hidup orang banyak serta nilai proyek yang dilaksanakan minimal Rp 1 miliyar, sehingga perlu dilakukan pendampingan TP4D,”kata Datuinding.
Terkait pendampingan kejaksaan, Datuinding mengaku optimis kedepan Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terbebas dari korupsi, apalagi semua pihak maupun instansi terkait terus berkomitmen mendukung upaya pencegahan melakui program TP4D.(eleh)
