Anggaran Belum Jelas Bawaslu Pantau Kesiapan Panwaslu Sangihe

Tampak Ketua Bawaslu Sulut, Erwin Malonda didampingi Wakil Ketua Devisi SDM, Samsul Ridal Musa dalam Media Gathering yang digelar Panwaslu Sangihe

Tampak Ketua Bawaslu Sulut, Erwin Malonda didampingi Wakil Ketua Devisi SDM, Samsul Ridal Musa dalam Media Gathering yang digelar Panwaslu Sangihe

Tahuna-Masih diperhadapkan dengan belum jelasnya kesiapan pendanaan dari Pemkab Sangihe, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut akhinya turun melakukan pemantauan di Sangihe.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sulut, Erwin Malonda didampingi Wakil Ketua Devisi SDM, Samsul Ridal Musa dalam Media Gathering yang digelar Panwaslu Sangihe, Kamis malam (30/06) lalu. Kehadiran Tim Bawaslu menurut Malonda juga untuk melakukan tatap muka dengan Bupati Drs. H.R. Makagansa MSi serta Sekda Edwin Roring SE,ME.

Namun ketika disentil seberapa jauh kesiapan pemkab memberikan bantuan dana hiba panwaslu, ia tak berkomentar lebih dan lebih condong mempercayakan Tim Panwaslu Sangihe yang berkreasi. Meski begitu, Malonda memberikan gambaran kalau anggaran Panwaslu jangan sampai minim, apalagi tak sesuai dengan estimasi maupun rencana anggaran yang telah ditetapkan panwaslu.

”Akan sangat berisiko dipangan ketika pemkab tak bisa memenuhi standar anggaran panwaslu, karena otomatis akan ada kegiatan panwaslu yang dihapus ketika dana tak mencukupi dan sudah barang tentu pengawasan juga akan tidak maksimal,”ungkapnya.

Lanjut dikatakan, masih ada jalan lain jika pemkab enggan memenuhi standar penganggaran panwaslu, yakni dengan melaporkan permasalahan yang terjadi ke Bawaslu Pusat, sambil mempertimbangkan kondisi keuangan pemkab setempat.

”Kami juga memahami kondisi keuangan daerah, tapi kalau juga sudah terlalu minim, hal ini bisa kami konsultasikan dengan Bawaslu Pusat, entah apakah ada pengawasan atau tidak dipilkada Sangihe, namun yang pasti pilkada akan pincang jika tak diawasi Panawaslu,”tegas Malonda.

Sementara Ketua Panwaslu Sangihe, Sandrianto Sentinuwo SH dalam penjelasannya, menyebut standar anggaran yang masih mungkin disetujui pemkab sebesar Rp 8,6 miliyar dari Rp 13 miliyar lebih yang diusulkan panwaslu.

”Kalau masih ada pengurangan dari Rp 8,6 miliyar, mungkin agak berat bagi kami untuk maksimal dilapangan, apalagi status kami sebagai penyelenggara pilkada bukan penyelenggara seperti pilgub lalu,”ujar Sentinuwo.(feleh)

 

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.