Tondano, Menyikapi begitu besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa yang terserap di Dinas Kesehatan melalui Pelaksanaan Proyek Fisik, Aparat Penegak Hukum diminta turun tangan melakukan penyelidikan terkait sejumlah proyek tahun anggaran 2020.
Menurut Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P), pihaknya memiliki sejumlah data yang mencurigakan terkait pengelolaan keuangan Negara melalui pekerjaan proyek fisik di Dinas Kesehatan Minahasa yakni pembangunan gedung baru di sejumlah Puskesmas, Rehabilitasi hingga Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis.
Hal ini di ungkapkan oleh Denry Johar, ST selaku Direktur Litbang DPP PAMI-P, Kepada wartawan media ini Senin (13/10/2021), menurutnya dugaan peyelewengan atau penyalahgunaan yang bisa mengarah pada tindakan korupsi mulai terbaca saat pihaknya menerima laporan masyarakat dan melakukan investigasi di lapangan.
“Kami menemukan indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek fisik di Dinas Kesehatan Minahasa tahun anggaran 2020, dan ini harus ditelusuri Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian dan Kejaksaan, tandasnya.
Bahkan dirinya mendesak pihak penegak hukum agar secepatnya bertindak. “Kami telah memberikan laporan ke pihak Polda Sulut dan menyusul pihak Kejaksaan Tinggi Sulut bahkan akan ke KPK,” pungkasnya singkat.
Terkait apa-apa saja yang dilaporkan, pihaknya enggan merincikan. “Rincian laporannya nanti ya, banyak soalnya,” ujarnya lagi.
Sementara, setelah berita ini dipublis, Kadis Kesehatan Minahasa belum berhasil dimintai tanggapan. (Deiker/Tim)
