Suasana Pelaksanaan Sosialisasi TP4D dan MoU Pemda Boltim bersama Kejari Kotamobagu siang tadi di Aula Kantor Bupati Boltim
Boltim, suarasulutnews.co.id – Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cepat, aman, tertib dan bersih, efisien serta berkelanjutan tanpa adanya kekawatiran, ketakutan dan keraguan sedikitpun, Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk mewujudkannya.
Salah satu upaya tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan Sosialisasi tentang Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sekaligus Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara pemkab boltim dan kejari kotamobagu.
” Pengawalan pencegahan pengamanan terhadap pemerintahan untuk percepatan pembangunan kemasyarakatan oleh Kejari ini, sebagaimana instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di intansi pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.” ungkap Bupati saat menyampaikan sambutan pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
Lebih lanjut ia tegaskan bahwa, kejari perlu memberikan pendampingan terkait dengan program pemda termasuk para sangadi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).”Jadi, ini harus diperhatikan nantinya, terutama untuk para sangadi. Makanya saya kaget para sangadi tidak hadir. Sosialisasi ini penting.” ujar Bupati tegas.
Menurutnya, Kejari merupakan suatu lembaga penegak hukum yang berperan untuk mendukung keberhasilan penyeleggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan dalam kegiatan perencanan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.
“Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan untuk menakut – nakuti, tapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah masuk ke ranah itu. Apalagi kepada para sangadi yang mengelola Anggaran hingga mencapai 1 miliar lebih.” jelas Bupati sembari menambahkan jika sosialisasi tersebut pada dasarnya bukan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan. Akan tetapi lebih kepada cara pencegahan.
“Jadi, jangan hanya melihat dari aspek administratif. Tapi perlu dipandang juga asas manfaat dari program yang dilaksanakan. Sebab itu yang menjadi skala prioritas. Ini juga sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mencegah agar tidak terlalu banyak anak bangsa yang bermasalah.” jelasnya
Diapun berharap kepada para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk dapat memanfaatkan keberadaan TP4D dalam pelaksanaan tugas, dan menjadikan kegiatan teraebut sebagai wadah berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi. “Ini dimaksudkan agar tidak ada rasa was was. sebab jika didampingi dengan benar dan dilaksanakan dengan benar, tentu tak akan ada rasa takut.” harap Bupati.(Dhyrta)
