Sulut,Suarasulutnews.co.id-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi minta semua komponen Apartur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulut memacu reformasi birokrasi.
Permintaan Yuddy disampaikan saat membuka acara forum koordinasi, komunikasi dan konsultasi PANRB (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (12/05) kemarin.
“Saya memberi apresiasi atas kerja keras Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Seven Kandouw, Bupati/Walikota se- Sulut serta jajaran ASN yang telah bekerja keras dalam menerapkan berbagai program PANRB. Namun demikian terdapat beberapa agenda reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, bahkan lebih dipaau pelaksanaannya dilapangan,”jelas Chrisnandi.
Chrisnani mengungkapkan sejak tahun 2014 Kementrian PANRB menyelenggarakan kompetisi ivovasi pelayanan publik. Namun dalam kurun waktu 3 Tahun hanya ada 1 inovasi dari wilayah Sulut yang masuk TOP 99, yaitu jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) dari Kota Manado, sembari berharap, agar unit-unit pelayanan di daerah Sulut lebih aktif untuk berinovasi ataupun melakukan replikasi dari berbagai inovasi yang ada dalam TOP 99 selama 3 tahun terkhir, terangnya.
Dari laporan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Yuddy menyebutkan, hanya Pemprov Sulut dan Kota Manado mendapat Kategori B, dua kabupaten/ kota memperoleh predikat CC, dan sisanya sebanyak 12 kabupaten/kota memperoleh predikat C. Predikat CC dan C tersebut menunjukkan masih banyak area perbaikan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, dia meminta Pemprov maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan upaya dalam penerapan manajemen berbasis kinerja dan jika diperlukan dapat meminta bantuan asistensi dari Kementerian PANRB.
Dalam paparannya dia juga menyebutkan, dari data APBD Tahun 2014 lalu, hanya 7 dari 16 pemda yang proporsi belanja kepegawainnya dibawah 50 persen dari total APBD, sebagai contoh Kota Manado dan Kabupaten Minahasa rasionya bahkan melampaui 60 persen. “Proporsi ini tentu tidak sehat jika dikaitkan dengan kebutuhan belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha. Terhadap hal ini saya meminta agar Saudara sekalian segera melakukan Penataan Manajemen SDM Aparatur yang selaras dengan hasil audit organisasi yang diikuti oleh langkah redistribusi ASN” tegasnya
Disampaikan pula, saat ini belum ada unit kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bersih Korupsi (WBK) meskipun ditetapkan sebagai Zona Integritas sejak tahun 2013. “Saya berharap agar unit-unit kerja tersebut dapat segera menjadi role model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani”, ungkapnya.
Ditambahkan, kepatuhan pelaporan LHKASN melalui aplikasi SiHarka masih sangat rendah. Sampai saat ini baru Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara yang melakukan input wajib LHKASN, untuk kabupaten/kota lainnya bahkan ada yang belum mengambil username dan password. Terhadap hal tersebut, Menteri Yuddy berharap agar seluruh komponen daerah dapat memenuhi kewajiban tersebut. Khususnya kepada Sekretaris Daerah dan Segenap Pimpinan SKPD diminta untuk bertindak sebagai penggerak utama (prime over) PANRB di Daerah.
Yuddy juga menegaskan agar setiap instansi mengambil langkah konkrit yang berorientasi hasil untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas guna perwujudan Nawa Cita yang menjadi Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Senada dengan Yuddy, Wagub Steven Kandouw menyebutkan melalui kegiatan ini diharapkan, pelayanan publik di Sulut dalam menunjang program Nawa Cita Presiden Jokowi dan Visi Misi Gubernur dan Wagub Sulut dapat terlaksana sesuai harapan dan target Pemerintah Pusat, Pemprov s/d Kabupaten/Kota. Bahkan orang nomor dua di Sulut ini minta ASN sebagai penyelengaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi harus adanya inovasi-inovasi atau terobosan secara optimal.
Sebab grand design pembangunan daerah Sulut terus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif yang dijabarkan dalam delapan program prioritas pembangunan yang diantaranya reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, pungkasnya. Kesempatan itu Wagub telah melaunching aplikasi sistem informasi pelaporan harta kekayaan (Si Harka) yang turut didampingi Menpan dan Isnpektur Provinsi Sulut Praseno Hadi. (Humas Pemprov Sulut).
