Kepala Dinas Kesehatan dr Ternie Paruntu
Amurang- Dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten Minahasa Selatan(Minsel),ternyata tidak ditemukan adanya vaksin palsu,sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, menjamin pelayanan kesehatan berupa imunisasi di wilayah tersebut terbebas dari penggunaan vaksin palsu.
Kepada media ini Kepala Dinas Kesehatan dr Ternie Paruntu mengatakan pemkab Minsel dalam hal ini Dinas Kesehatan memastikan hingga saat ini tidak ada yang menggunakan yang namanya vaksin palsu.
“Kita menjamin pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk pelayanan imunisasi tidak ada yang menggunakan vaksin palsu,”kata Paruntu.
Menurut Paruntu, selama ini seluruh vaksin yang didistribusikan Dinkes Minahasa Selatan (Minsel) ke pusat-pusat layanan kesehatan milik pemerintah seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu serta posyandu berasal dari Kementerian Kesehatan.
“Vaksin dari Kemenkes itu didistribusikan ke Dinkes Provinsi, lalu dari provinsi baru ke kabupaten, kemudian kabupaten yang mendistribusikan ke pusat layanan kesehatan milik pemerintah,” katanya.
Lanjut Paruntu, vaksin yang didistribusikan Kemenkes kepada pusat layanan kesehatan pemerintah merupakan vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, yakni perusahaan milik negara yang memproduksi vaksin.
“Vaksin yang diproduksi Bio Farma ini kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, bahkan vaksin buatan Bio Farma juga tidak hanya digunakan di Indonesia tapi di berbagai negara lain di dunia,” katanya.
Ia juga meminta kepada masyarakat khususnya para orang tua untuk tidak takut mengikutsertakan bayinya dalam imunisasi yang digelar rutin oleh Dinkes Minsel, karena peredaran vaksin palsu hanya terjadi di pusat pelayanan kesehatan swasta, bukan milik pemerintah.
“Kegiatan vaksinasi seperti BCG, Polio, DPT, dan Hepatitis tetap dilakukan sebulan sekali di puskesmas atau posyandu dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan ramainya pemberitaan vaksin palsu karena vaksin palsu hanya beredar di pusat pelayanan kesehatan swasta,” Jelas Paruntu. (jaan)
