Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Helmud Hontong SE
Tahuna-Melekat dengan fungsi pengawasan, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong SE,ME selain siap mengawasi pemanfaatan anggaran daerah, juga fokus mengawal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana desa (ADD).
Dikatakan Hontong kepada sejumlah wartawan belum lama ini, penting mengawal realisasi ADD,mengingat besaran ADD untuk tahun 2017 cukup besar sekitar Rp 1,2 miliyar per masing-masing kampung.
Pengawalan ADD kata politisi Partai Golkar yang juga mantan anggota DPRD Sangihe dua periode, juga untuk mengantisipasi jangan sampai para Kapitalaung (Kepala kampung) bersentuhan dengan masalah hukum karena salah dalam mengelola ADD.
”Perlu dikawal ADD mengingat angkanya cukup besar dan programnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, apalagi untuk saat ini pengawasan dari pihak yang berwajib semakin nyata dalam mengawal realisasi ADD,”ungkap Hontong.
Ia juga meminta para Kapitalaung mampu mengelola ADD dengan baik sebagaimana dengan peruntukkan dan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk melaksanakan proyek secara transparan dengan memasang papan proyek dimasing-masing tempat yang akan dikerjakan.
Terkait dengan realisasi ADD, Polres Sangihe juga siap melakukan pengawasan agar miliyaran anggaran yang bertujuan meningkatkan pembanguann dan perekonomian masyarakat desa tersebut tidak disalah gunakan.
Hal ini telah ditegaskan Kapolres Sangihe, AKBP I Dewa Made Adyana SIK, SH, MH saat bertatap muka dengan para Kapitalaung beberapa waktu lalu. Ditegaskan Kapolres, Kapitalaung tak bisa seenaknya menggunakan ADD, meski itu untuk sebuah proyek, sebab untuk melaksanakan proyek, terlebih dahulu harus dilakukan kajian serta berkonsultasi dengan dinasi teknis dan instansi teknis lainnya.
”Secara teknis harus bisa dipertanggung jawabkan, sehingga Kapitalaung harus berkonsultasi dengan intansi teknis ketika melkasanakan proyek ADD. Dan yang juga tak kalah penting, secara hukum juga harus dipertanggung jawabkan, yakni apa yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan, Karen a meski secara teknis sudah betul, akan tetap salah jika dari sisi aturan tidak sesuai,”tegas Kapolres yang juga menambahkan, pengawasan Polres juga untuk mengantisipasi jangan sampai ada Kapitalaung yang berurusan dengan hukum hanya karena salah mengelola ADD.(eleh)
