Tahuna-Sempat tertunda sehari lantaran peserta rapat tidak korum, DPRD dan mitra kerja Eksekutif akhirnya menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (01/11) kemarin. Dan dari 6 fraksi yang ada di DPRD Sangihe, Fraksi Nasdem tidak memberikan pendapat fraksi, sedangkan 5 fraksi lainnya, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKPI serta Fraksi Gabungan menerima ranperda RPJMD untuk ditetapkan menjadi Perda.
Sementara dari hasil pembahasan rapat gabungan komisi terkait persetujuan bersama penetapan RPJM menjadi Perda, memuat 14 catatan penting, yakni Pemkab dapat menata kembali strategi dan kebijakkan terhadap pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan perangkat daerah dapat lebih mempertajam visi misi dan program bupati-wakil bupati terpilih kedalam dokumen rencana strategis perangkat daerah, bidang pertanian merupakan bidang unggulan dalam RPJM.
Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dan inovasi perdagangan lintas batas antara Sangihe dengan negara tetangga Philipina sehingga kedepan Sangihe akan mendapat perlakuan khusus seperti perdagangan Batam-Sungapura, pelaksanaan Tol Laut yang belum maksimal sehingga pemerintah daerah diminta mengambil kebijakkan lain untuk menekan kenaikkan sembako, pemerintah daerah wajib mendukung terlaksananya eksploitasi pasir besi di wilayah Tabukan Utara, pemerintah mendukung dan membuat regulasi tentang eksploitasi tambang emas, pemerintah dapat membuka pasar bagi petani lokal dalam menjual hasil pertanian, mengusahakan legalitas penyabungan ayam, pemerintah dapat membuka kawasan baru dengan tindakan lebih ekstrim melakukan pemotongan gunung untuk lahan pembangunan, berani melakukan reklamasi pantai di tanjung Lesa, mengoptimalkan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dikelola secara professional, membuka budidaya di tanung Talengen serta pemerintah dapat melaksanakan kebijakkan dengan memberikan subsidi terhadap pariwisata yang sudah begitu gencar masuk di Sulawesi Utara.(eleh)
