Bitung,Suarasulutnews.co.id– Pelecehan terhadap pekerja atau buruh perusahaan kembali terjadi. Dengan berdalih karena moratorium kapal perikanan, Manajemen PT RD Pasific International Bitung, hanya memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya sebesar 250 ribu rupiah.
Ironisnya, hanya dengan alasan itulah Manajemen PT RD Pasific International, berani melangkahi aturan ketenagakerjaan dengan mengebiri Tunjangan Hari Raya (THR) para karyawannya. Hal tersebut terangkat dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Bitung, Victor Tatanude SH didampingi Rudolf ‘Olo’ Wantah dan Luther Lorameng dengan pihak-pihak terkait, di Gedung C Kantor DPRD Bitung, Senin (13/7).
Kuasa Hukum PT RD Pasific International Ridwan Mapahena,SH,MH mengatakan, perusahaan sangat prihatin dan memahami hak-hak karyawan akan tetapi, dengan adanya moratorium, saat ini perusahaan tidak biss berbuat apa-apa karena tidak beroperasi.
“Sampai sekarang kapal-kapal kami tidak beroperasi,” paparnya.
Mapahena menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Bitung dan bersama dengan perwakilan karyawan telah sepakat memberikan THR sebesar Rp250 Ribu plus coca cola.
Hal ini dibantah oleh sejumlah karyawan yang mengikuti hearing. Anita Gobel salah satu karyawan mengatakan, sebagian besar karyawan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. “Kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada THR yang hanya Rp250 Ribu ditambah minuman coca-cola, jika ditotal hanya sebesar 300 ribu,” ungkapnya.
Para karyawan juga memahami kondisi perusahaan saat ini yang tidak beroperasi. “Kami tidak meminta lebih sebagaimana aturan THR harus sebesar satu bulan upah. Tapi kalau hanya 250 ribu itu terlalu kecil,” keluh Abigail disambut sorakan dari karyawan lainnya.
Ketua Komisi A DPRD Bitung Victor Tatanude SH, menyimpulkan, pihak perusahaan dan karyawan melakukan musyawarah kembali difasilitasi Disnaker.
Ribby Kairupan dari Disnaker mengatakan siap untuk memfasilitasi. “Kami tentunya siap membantu musyawarah ini,” katanya.
Pemerhati Berty Allan Lumempouw mengatakan, kondisi seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika Disnaker tegas. “Sangat disayangkan, seharusnya permasalahan seperti ini tidak peru sampai di DPRD jika Disnakertrans bekerja optimal,” katanya. (diane)
