Manado, Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI- P) mendesak Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan agar mencopot Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XV Sulawesi Utara dan Gorontalo Triono Junoasmono. Hal ini disinyalir mengenai pekerjaan sejumlah proyek yang diduga bermasalah.
“Banyak proyek yang harus dikerjakan sepanjang tahun 2018 tidak sesuai petunjuk tekhnis ataupun rencana anggaran belanja. Bahkan sejumlah proyek fisik dari jalan tol, jalan Nasional dan sejumlah jembatan sangat jauh dari target yang seharusnya,” ujar Maykel R. Tielung SE SH ketua harian DPP PAMI Perjuangan kepada media ini (Senin 11/2/19).
Menurut Tielung bahkan proyek- proyek multi years pembayaran yang dilakukan tidak sesuai progres. “Ada proyek multi years yang dikerjakan asal jadi dan dibayarkan tidak sesuai progres. Inj perlu ditunjau. Penegak hukum harus ikut campur dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK,” Ujarnya lagi.
Parahnya menurut pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini. Oknum kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Sulutgo diduga menerima sejumlah fee proyek dan terlibat dalam permainan tender. “Kami menduga oknum kepala balai main proyek dalam proses menentukan pemenang tender dan menerima sejumlah fee. Ini bentuk penghinaan dan menyimpang. Bahkan kami menduga yang bersangkutan bermain dengan beberapa elit partai politik dalam permainan proyek. Kami akan melaporkan langsung ke KPK. Data-data akan dirampungka dan segera dilaporkan ke KPK juga Menteri PUPR,”paparnya.
Sementara kepala balai pelaksana jalan nasional XV Wilayah Sulaweai Utara dan Gorontalo semenjak berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. (red)PAMI Perjuangan Desak Menteri PUPR Copot Kepala BPJN XV SulutGo
Manado, Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI- P) mendesak Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar mencopot Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XV Sulawesi Utara dan Gorontalo Triono Junoasmono. Hal ini disinyalir mengenai pekerjaan sejumlah proyek yang diduga bermasalah.
“Banyak proyek yang harus dikerjakan sepanjang tahun 2018 tidak sesuai petunjuk tekhnis ataupun rencana anggaran belanja. Bahkan sejumlah proyek fisik dari jalan tol, jalan Nasional dan sejumlah jembatan sangat jauh dari target yang seharusnya,” ujar Maykel R. Tielung SE SH ketua harian DPP PAMI Perjuangan kepada media ini (Senin 11/2/19).
Menurut Tielung bahkan proyek- proyek multi years pembayaran yang dilakukan tidak sesuai progres. “Ada proyek multi years yang dikerjakan asal jadi dan dibayarkan tidak sesuai progres. Inj perlu ditunjau. Penegak hukum harus ikut campur dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK,” Ujarnya lagi.
Parahnya menurut pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini. Oknum kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XV Sulutgo diduga menerima sejumlah fee proyek dan terlibat dalam permainan tender. “Kami menduga oknum kepala balai main proyek dalam proses menentukan pemenang tender dan menerima sejumlah fee. Ini bentuk penghina.(mt)