MINAHASA – Bupati Minahasa DR. Ir. Royke Octavian Roring, Msi mengucapkan Ikrar Kesediaan Bupati/Walikota pesisir bergabung dalam kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ekositem lautan di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (6/8-2020) via zoom meeting yang di gelar oleh Bapeda Sulut.
Kegiatan ini turut disaksikan sekaligus penyampaian singkat makna kemitraan bupati/walikota pesisir langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, Menteri Keautan dan Perikanan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
“Manfaat dari kemitraan ini adalah Kabupaten/kota pesisir dapat bersinergi dan berkoordianasi untuk mencari solusi dalam memastikan konektivitas dan efisiensi, dapat berbagi informasi mengenai inisiatif dan peluang terkini, saling belajar tentang keberhasilan dan tantangan masing masing, dapat menyatukan memperkuat posisi atas isu isu strategis yang dihadapi bersama,” kata Bupati ROR.
Berikut ini Ikrar dari 13 Bupati/Walikota yang disampaikan secara bergantian.
Masyarakat pesisir kami bergantung pada laut yang sehat dan produktif. Sebagai pemimpin masyarakat, kami memahami bahwa perikanan di wilayah pesisir sangat penting bagi kami sebagai sumber pangan, menopang perekonomian dan juga menjadi bagian penting dari budaya dan jalan hidup kami.
Dengan menandatangani ikrar ini, kami bergabung dengan pemimpin lokal lainnya di seluruh dunia yang ingin mewujudkan masyarakat pesisir yang sehat, sejahtera dan berkelanjutan. Kami bersama-sama memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan hak akses terhadap perikanan mereka, tata kelola yang baik, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan partisipatif untuk memulihkan dan mempertahankan sumberdaya pesisir.
Melalui kepemimpinan kami dan dukungan kami kepada masyarakat, kami berkomitmen untuk:
1. Mendorong perilaku nelayan yang bertanggung jawab dalam pendaftaran kapal, pemantauan hasil tangkapan, berpartisipasi dalam pengelolaan dan mematuhi peraturan;
2. Mengakui, memprioritaskan dan memperkuat akses terhadap dan pemanfaatan perikanan pesisir oleh masyarakat lokal;
3. Membangun masyarakat yang berdaya dan berpengetahuan melalui pengelolaan perikanan secara partisipatif yang memberlakukan aturan penangkapan secara adil dan setara serta menerapkan proses pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan;
4. Mendukung terbentuknya kawasan larang ambil untuk memulihkan dan mempertahankan populasi ikan melalui perlindungan habitat pesisir seperti terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun;
5. Berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang berkesinambungan;
6. Terus-menerus belajar, membina dan menginspirasi pihak lain, dengan membagi hasil pembelajaran dan pengalaman dari masyarakat kami ke pemimpin-pemimpin lain di negara kami dan di seluruh dunia.
7. Guna meningkatkan efektifitas perwujudan komitmen tersebut, kami 13 Bupati Walikota Pesisir se-Sulawesi Utara menyatakan BERSEDIA untuk bergabung dalam Kemitraan Bupati/Walikota Pesisir untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 14 di Provinsi Sulawesi Utara. (Marchel/Frayno)
