MANADO,Suarasulutnews.co.id-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Prof Dr Yahana Susana Yambise PhD memberikan Pujian hasil Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Sulut, karena menempatkan daerah ini pada rangking pertama dalam keterwakilan jumlah anggota DPRD perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Sulut yaitu sebanyak 14 orang dari 45 anggota atau sebesar 31,11 %.
Pujian Yambise itu disampaikan pada temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kanil MPd di ruang rapat CJ Rantung, Selasa (25/08) kemarin.
Yambise menyebutkan, untuk indikator gender di Provinsi Sulut Tahun 2013 IPM/HDI berada pada angka 77,36 % atau berada pada peringkat tiga nasional, demikian pula indeks pembangunan gender IPG/GDI69,72% berada pada peringkat 7 Nasional. Indeks pembangunan gender IDG/GEM peringkat 4 Nasional, jelas Yambise saat menyampaikan paparan keberhasilah sulut di sector pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Namun dibalik pujian itu Yambise juga tak lupa memohon adanya perhatian dari Pemprov Sulut, untuk melarang petani cap tikus Sulut, tidak lagi menjual minuman keras itu ke Papua, alasannya karena meniman cap tikus itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tindak riminal yang terjadi di tanah Papua. Tak hanya itu yang dimintakan Yambise, juga terkait dengan perdagangan perempuan (Traffiking) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ia menilai nomor satu perempuan dari Manado.
Kiranya stikma negative itu dapat dihilangkan, kedepan saya akan mengangkat perempuan Manado ke level yang lebih bermartabat. Apalagi konsep pemerintahan Jokowi, pembangunan di mulai dari KTI, tandasnya.
Senada dengan Menteri, Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat provinsi untuk periode 1009-2014 sebesar 24,4% kemudian meningkat menjadi 33,33% pada periode 2014-2019 dan merupakan salah satu provinsi dengan angka tertinggi nasional.
Selanjutnya untuk prosentase partisipasi perempuan di Pemprov sebanyak 44% (khusus pejabat Eselon II Pemprov Sulut perempuan 11 orang dan laki-laki 41 orang), sedangkan perempuan sebagai Kepala Daerah dari 15 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Bupati/Walikota perempuan (Minsel, Kepulauan Talaud dan Kotamobagu), sedangkan Wakil Bupati sebanyak dua orang yakni Minut dan Sitaro).
Kansil menambahkan, partisipasi perempuan pada lembaga yudikatif juga cukup signifikan yaitu untuk jaksa perempuan 43 orang (26%) dari jumlah jaksa sebanyak 167 orang dan jumlah hakim perempuan adalah 59 orang (68%) dari jumlah hakim 78 orang.
Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo MSi mengatakan, Komitmen Pemda yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program di SKPD terkait memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Termasuk penerapan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta menyediakan route yang aman bagi anak-anak ked an dari sekolah.
