Wakil Ketua DPRD Sangihe, Frejon ‘Ahok’ Sampakang
TAHUNA,Suarasulutnews.co.id-Dengan alasan besar pasak dari pada tiang, atau pengeluaran lebih banyak dari pemasukkan, sewa alat berat milik Pemkab Sangihe diminta dihentikan.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sangihe, Frejon ‘Ahok’ Sampakang ditemui disela-sela pembahasan KU-PPAS APBD Perubahan 2015 pekan lalu Menurutnya, selama ini juga tak jelas berapa pemasukkan dari kegiatan sewa-menyewa, termasuk yang masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD), padahal aktifitas sewa-menyewa fasilitas milik daerah itu berlangsung rutin setiap kali ada kegiatan proyek.
Ia juga menjamin, justru menguntungkan bila kegiatan sewa alat berat itu dihentikan, karena pemkab otomatis tak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan yang besar jika alat berat itu tersimpan tanpa digunakan selain untuk kepentingan daerah.
”Masih lebih untung kita simpan saja tak perlu disewa, karena buat apa disewa lalu pemasukkannya jauh lebih kecil dibanding biaya pemeliharaannya,”tegas politisi Gerindra yang dijuluki Ahok Sangihe karena kevokalan dan komitmennya yang keras memberantas korupsi.
Tidak hanya itu, sewa kendaraan lainnya, seperti truk dan bus pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Kominfo) juga dipertanyakannya.
”Kegiatan sewa-menyewa kendaraan pada Dinas Hubkominfo juga harus dipertanyakan, karena pemasukkan dari hasil sewa itu juga kurang jelas,”ujarnya.
Sementara itu Kepala Bapeda Josephus Kakondi BAE ditemui terpisah, sependapat dengan Sampakang. Namun untuk menghentikan kegiatan sewa harus dibarengi dengan pencabutan atau revisi peraturan daerah (Perda) yang mengatur kontrak sewa alat berat tersebut.
”Kalau memang tak memberikan kontribusi PAD, saya setuju tak perlu ada sewa alat berat, namun harus direvisi dulu perda tentang kontrak alat berat.”kata Kakondo.(fb)
