Manado,Suarasulutnews.co.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo SH bersama Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, secara maraton, Kamis (29/10) kemarin menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor masing-masing. tujuan kedatangan pembina politikdan Pj Gubernur Sulut ini di dua lembaga penyelenggaran dan pengawas pemilukada di Sulut, ingin mengetahui lebih dalam kendala yang di hadapi dua lembaga ini.
DI KPU Provinsi Kumolo dan Sumarsono diterima langsung Ketua KPU Yessy Momongan STh, bersama dua anggota komisioner Vivi George dan Sulkifli Golonggom. Momongan melaporkan secara umum persiapan Pilkada di Sulut berlangsung aman dan lancar, hanya saja sedikit ganjalan bagi kami yaitu di KPU Minut. Dimana anggaran Pilkada terjadi pemotongan oleh Pemkab Minut berkisar Rp 5 M. Padahal sudah dilaksanakan MOU disetujui bersama anggran Pilkada Minut berjumlah Rp.19,4 M.
Ketua KPU Minut Freddy Sirab menyebutkan, yang sudah cair untuk tahap pertama Rp. 7 M, sementara di APBD Perubahan hanya tertata sebesar Rp. 7 M terjadi selisih kurang sebesar Rp.5,4 M. Pemotongan anggaran ini, Sirab mengakui sangat mengganggu proses tahapan pelaksanaan pilkada. Jika ini terjadi maka anggaran yang ada hanya sampai pada hari H nanti, sehingga untuk proses tahapan berikut KPU minut sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Sementara Gubernur Sulut saat menghubungi Sekda Minut Sandra Moniaga via ponsel, Moniaga memberi alasan yang kurang logis, karena hanya kesalahan pengetikan dari staf saja. Sumarsono mengatakan ini sebuah alasan yang mengada-ada. Apapun alasannya Pemkab Minut harus menepati komitmen yang ada lewat MOU yang sudah di tandatangi bersama KPU Minut. Pemkab Minut jangan sampai mengganggu proses tahapan pilkada yang ada.
Hal senada juga diungkapkan Mendagri, Bupati Minut Sompie Singal tadi sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa anggaran KPU minut sudah aman. Namun demikian jika komitmen daerah terhadap anggaran KPU tidak ditepati, berarti Bupati berbohong dan saya akan menyurat beliau untuk meminta pertanggungjawaban, juga Kejaksaan dan KPK nantinya akan memeriksa pemotongan anggaran Pilkada ini, janji Kumolo. sembari menyebutkan, Dalam menghadapi pilkada Pemda jangan main-main karena Pilkada ini sangat penting demi kesinambungan pemimpin daerah untuk lima tahun kedepan, tegasnya.
Sementara itu dalam pertemuannya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut yang dipimpin langsung Ketua Herwin Malonda. Dilaporkan, terkait dengan fungsi
pengawasan berjalan sinergis dengan KPU. Walau juga ada persoalan Administrasi dari Pasangan Calon Pilkada.
Terkait Dana Rp. 47 M lebih yang menjadi anggaran operasional pengawasan, ada juga Kab/ Kota yg terkendala, seperti Kota Bitung dan Kab Boltim yang dianggap belum cukup.
Menanggapi keluhan tersebut Mendagri berharap Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/kota untuk menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin. Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik di KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu. Tapi yang terpenting gunakanlah dengan sebaik mungkin anggaran yang ada ini, tegas Kumolo.
Kumolo menyebtukan, saat ini ada 10 daerah yang akan bernegosiasikan ulang terkait dengan kekurangan anggaran yang ada ini.
Terkait dengan sengketa Pilkada Mendagri katakan tetap menjadi Domain Mahkamah Konstitusi, sembari berharap kiranya Pemprov Sulut dapat menyiapkan gedung yang lebih representatif bagi Bawaslu Sulut suaya kinerja mereka lebih meningkat. Bawaslu Sulut bisa memiliki gedung kantor yang representatif agar kinerjanya bisa meningkat, juga bagi kalangan pers Kumolo berharap, agar membantu dalam fungsi pengawasan.
Gubernur Sumarsono, dalam kesempatan menjawab permasalahan Sarana dan Prasarana, berjanji akan diupayakan untuk tersedianya gedung yang lebih representatif.
Sedangkan Permasahan Panwas di Boltim, terjadi minus anggaran, solusinya adalah optimalkan anggaran yang ada, harap Sumarsono. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSI, kaban Kesbang Politik Edwin Silangen SE MSi serta Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi (Humas Pemprov Sulut).
