Pasca Penertiban Pamboat Asing,Pertukaran Nelayan Indikasi Baru Ilegal Fishing
TAHUNA,Suarasulutnews.co.id-Penertiban pamboat (Perahu ikan tuna) asing yang dilakukan Tim Pemkab Sangihe beberapa waktu lalu tergolong sukses. Ini dibuktikan dengan langsung hengkangnya ratusan pamboat beserta awaknya ke negara tetangga Philipina.
Namun sayangnya, upaya pemkab tersebut sepertinya sia-sia, menyusul saat ini muncul modus baru yang tekait dengan ilegal fishing, yakni adanya pertukaran nelayan asing ditengah laut yang dilakukan oleh pengelola pamboat.
Hal ini ditegaskan Kepala Satker PSDKP Sangihe, Yohanes Medea kepada sejumlah wartawan, Kamis (26/11) kemarin. Dikatakan, modus operandi pertukaran nelayan itu, diawali dari pengurusan Surat Layak Operasi (SLO) yang menggunakan dokumen nelayan atau anak buah kapal (ABK) warga Indonesia, namun ketika berada ditengah laut, pihak pamboat melakukan pertukaran dengan nelayan asing atau yang selama ini disebut warga stateless (Tak memiliki kewarganegaraan).
”Ini informaasi yang kami temui, kalau saat ini ada modus baru ilegal fishing, yakni dengan melakukan pertukaran ABK ditengah laut,”tegasnya.
Diakuinya pula, saat ini juga masih terjadi praktek ilegal fishing di perairan Sangihe kendati penertiban sudah dilakukan maksimal, dan buktinya dapat dilihat dari adanya sejumlah pamboat asing yang ditangkap aparat.
”Saat ini masih terjadi pencurian ikan di wilayah Sangihe, ini dibuktikan dengan ditangpkanya baru-baru ini bebeapa pamboat oleh aparat TNI AL,”kata Medea.
Untuk menuntaskan permasalahan ilegal fishing tersebut, ia berharap adanya koordinasi, baik untuk penerbitan dokumen berlayar maupun dokumen penangkapan, termasuk pengawasan dilapangan harus terus dimaksimalkan.
”Disamping kami dari PSDKP yang terkait dengan penerbitan SLO, ada juga instansi lain yang dapat saling koodinasi, tertama untuk daftar kru kapal apakah menggunakan orang Sangihe atau melakukan tukar ditengah laut,”ujarnya.(fb)
