Parlemen,Suarasulutnews.co.id-Keberadaan kerangka legal yang kuat dalam pemenuhan hak-hak publik terbukti dapat mendukung kesuksesan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Hal ini terungkap ketika Delegasi BKSAP yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar (F-PKS), saat mengunjungi Meksiko untuk mendalami upaya Kongres Meksiko, baik DPR maupun Senat Meksiko dalam upaya pengarusutamaan isu TPB di Parlemen, di Gedung Camara Diputados (DPR Meksiko), Meksiko, Rabu (25/11/15).
“Meksiko kami kunjungi dengan pertimbangan bahwa Parlemen Meksiko pro-aktif dalam isu-isu terkait TPB,” kata Rofi.
Tujuan kunjungan Delegasi BKSAP ke Meksiko ini juga dilakukan untuk memperdalam dan mendukung penguatan peran parlemen dalam pencapaian TPB. Parlemen memiliki peran aktif dan signifikan dalam TPB yang juga ditegaskan dalam Deklarasi KTT Dunia Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Kunjungan ini diikuti oleh Anggota BKSAP Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Alimin Abdullah (F-PAN), Jazuli Juwaini (F-PKS), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Hamdhani (F- Nasdem) dan Nihayatul Wafiroh (F-PKB).
Saat bertemu dan berdialog dengan jajaran Komisi Pembangunan Sosial Parlemen Meksiko, Delegasi BKSAP menerima beragam paparan presentasi dari komisi tersebut terkait program-program yang mereka lakukan yang ujungnya dapat mendukung pencapaian TPB.
Komisi Pembangunan Sosial menerangkan bahwa program TPB telah berlangsung dan dijalankan di Meksiko sejak lama. Karena hal ini merupakan agenda pembangunan yang menyempurnakan Millennium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Millennium (TMP).
“Kerangka hukum yang tersedia adalah dimulai dari konstitusi Meksiko yang memperhatikan secara fundamental hak-hak mendasar rakyat Meksiko, kami juga memiliki UU Pembangunan Sosial, UU tentang Tanggung Jawab Fiskal dan Anggaran, hingga ke Keputusan Presiden tentang Pembentukan Sistem Nasional untuk Memerangi Kelaparan,” jelas Sekretaris Komisi Pembangunan Sosial, Dip. Alejandro Armenta Mier.
Bahkan, berdasarkan laporan TPM tahun 2015, sebanyak 85 persen dari tujuan-tujuan yang ada telah dicapai oleh Meksiko. Meksiko telah mencapai kemajuan berarti dalam aspek pendidikan, misalnya telah mengurangi tingkat buta huruf dari 4,6 persen (1990) menjadi 1,4 persen (2015).
“Pada indikator kemiskinan, Meksiko telah mengurangi, berdasarkan kriteria kemiskinan internasional (hidup di bawah US 1.25$ per hari), dari 9.3% menjadi 3.7% pada tahun 2015,” terang Alejandro.
Pada kesempatan terpisah, terkait upaya pengarusutamaan parlemen terkait isu TPB, Kongres Meksiko tengah mendiskusikan mekanisme legal yang dapat mendukung TPB. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Organisasi Internasional, Senadora Laura Rojas menerangkan adanya keinginan dari anggota parlemen Meksiko untuk membentuk mekanisme baru mengenai bagaimana Senat dan DPR dapat bekerja untuk mendukung suksesnya pencapaian TPB.
“Di tingkat Kongres Meksiko saat ini tengah berlangsung diskusi mendalam mengenai pembentukan komisi bikameral (gabungan antara Senat dan DPR) terkait TPB. Tetapi ada tantangan terkait hal itu, mengingat kemudian tidak semua elemen dapat masuk ke wilayah mekanisme tersebut. Opsi lainnya adalah untuk membentuk semacam working group di masing-masing kamar yang dapat membuka ruang bagi semua pihak untuk terlibat,” paparnya.
Isu TPB, menurut Laura, saat ini tengah menjadi perdebatan hangat di tingkat Senat. Bahkan, beberapa anggota Senat saat ini tengah melakukan kajian dan analisis mendalam terkait TPB dari beragam aspek. Penjelasan ini disampaikan Laura Rojas merespon pendalaman diskusi yang disampaikan BKSAP terkait upaya keterlibatan efektif dari perspektif Senat Meksiko, tahapan kerja hingga fokus-fokus Meksiko ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Delegasi BKSAP sepakat dengan paradigma baru mengenai pengukuran tingkat kemiskinan yang tidak hanya dan tidak harus diukur via pendapatan per kapita semata. BKSAP berupaya lebih jauh untuk mendalami aspek hal tersebut sehingga aspek-aspek kemiskinan multidimensi dapat tersentuh secara lebih komprehensif.
“Meksiko menyebutnya sebagai kemiskinan multidimensional dan mengatasinya dalam beragam aspek, khususnya yang terkait dengan pemenuhan Ham dalam kacamata pembangunan sosial,” jelas Laura.
Dalam diskusi dengan kedua kamar parlemen Meksiko tersebut beberapa hal menjadi catatan penting yakni mengenai ketersediaan indikator yang jelas dan detail, mekanisme komunikasi dan kolaborasi terkait TPB antara parlemen dengan pemerintah serta dukungan pendanaan untuk pencapaian SDGs ke depan yang implementasinya akan dimulai pada tahun depan. (BKSAP,sf)/foto:doc.bksap/parle/iw/sumber:DPR.go.id
