Koperasi dan UMKM Ikut Berkontribusi PE Sulut

Sulut,Suarasulutnews.co.id-Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM mengakui Koperasi dan UMKM Sulut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) Sulut. Pengakuan orang nomor satu di Sulut itu disampaikan saat membuka Walk In Assesment (Open Table) lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil menengah (LKPD-KUMKM) di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (21/01) kemarin.
“PE Sulut yang mencapai angka 6,31 persen. Capaian ini tentunya turut dikontribusikan dan tidak lepas dari peran serta sektor Koperasi dan UMKM, ” ujar Gubernur.
Apalagi dengan meningkatnya jumlah signifikan koperasi dan usaha mikro kecil dan menegenah di provinsi Sulut,dimana sesuai data sampai dengan akhirr 2015 jumlah koperasi di Sulut 6.066 unit dengan volume usaha mencapai Rp. 1 Triliun lebih dengan srapan tenaga kerja sebanyak 10.515 orang. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak 69.853 unit, usaha mikro 48.772 unit, usaha kecil 19.139 unit dan usaha menengah 1.942 unit dengan jumlah aset mencapai 5,8 Triliun dan jumlah omset 9,03 Triliun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 171. 436 orang, terangnya sembari berharap kontribusi ini tentunya semakin optimal dari waktu kewaktu yang realisasinya perlu didukung melalui berbagai upaya, termasuk salah satunya LKPD-KUMKM.
Hal senada juga di utarakan Diretur Utama LKPD-KUMKM Dr Ir Kemas Daniel MM menyatakan, bahwa potensi UKM di Sulut cukup baik termasuk pertumbuhan koperasi sangat signifikan.
Program pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini mensuport modal yang cukup besar bagi para pelaku koperasi di tanah air termasuk di daerah Sulut, melalui dua hal pertama kredit usaha rakyat (KUR) dan kedua melalui lembaga pengelola dana bergulir. KUR hanya di batasi 25 juta setiap koperasi lewat perbankan, sementara lembaga dana bergulir 100 persen berasal dari APBN, ujar Daniel.
Namun dari evaluasi kami khusus dana bergulir Sulut baru 800 Juta masih sangat kecil di banding dengan permintaan daerah lain di tanah air.
Karena itu kami dating ke Sulut mendorong masyarakat untuk mendapatkan plafon kredit dari dana bergulir ini.
Sebab yang menjadi tujuan dari program ini tak lain untuk mengurangi angka pengangguran serta untuk menurunkjan angka kemiskinan yang ada di daerah ini, jelas Daniel.
Sementara Kadis Koperasi dan UMKM Sulut Ir P Rene Hosang MSi menyatakan, hadirnya LPDB-KUMKM menjadi salah satusolusi alternative pembiayaan bagi koperasi dan UMKM di Indonesia terutama di Sulut. Animo yang tinggi dari Koperasi dan UMKM di Sulut untuk LPDB merupakan bukti dari pentinya lembaga ini, jelas Pj Bupati Minsel.
Hosang menambahkan perkembangan permintaan dana bergulir dari lembaga ini bagi Koperasi danUMKM Sulut menunjukan a nimo yang cukup tinggi dimana sampai dengan akhir tahun 2015 total permintaan mencapai Rp.1,2 triliun. (Humas Pemprov Sulut).