Airmadidi,Suarasulutnews.co.id-Keraguan Warga Minahasa Utara terhadap eksistensi Penjabat Bupati Ir Herry Rotinsulu melakukan rotasi jabatan struktural akhirnya pudar.
Hal ini dibuktikan dengan dirolling atau dirasionalisasi 23 pejabat eselon III dan 18 pejabat eselon IV di aula Bappelitbang, Rabu 10 Februari 2016. Mutasi jabatan ini digelar tepat 2 bulan Rotinsulu dilantik, 10 Desember 2015 lalu menjadi orang nomor satu di Minahasa Utara.
“Orang sering bertanya, apakah penjabat bupati bisa melakukan rolling. Saya katakan bisa. Sesuai aturan yang ada, usulan mutasi pejabat disampaikan ke gubernur dan diteruskan kepada Mendagri untuk mendapat kajian dan persetujuan. Buktinya mutasi jabatan sudah dilaksanakan,” kata Rotinsulu.
Rotinsulu melanjutkan, rolling yang dilaksanakan adalah rolling tahap pertama dan akan ada tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan jabatan hasil dari pemetaan jabatan yang dilakukan. Hero sapaan Herry Rotinsulu mengatakan, rolling maupun rotasi jabatan adalah hal yang biasa dan wajar dalam birokrasi pemerintahan.
Ini adalah bagian penyegaran dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, layanan kepada masyarakat bisa dihasilkan secara lengkap, utuh bahkan paripurna dan memuaskan masyarakat.
“Dalam birokrasi pemerintahan, rotasi adalah hal yang biasa dan setiap aparatur sipil negara (ASN) pasti akan terbiasa dengan yang namanya mutasi jabatan maupun mutasi unit kerja. Yang paling inti adalah kerja, kerja dan kerja,” ujar suami Dra Mieke Rotinsulu Tumbol MPd.
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara ini menambahkan, jabatan yang diberikan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena telah diambil sumpah dan janji. Kerjakanlah tugas dan tanggung jawab secara baik dan benar serta jangan melanggar hukum.
“Setiap tugas harus berakhir dengan baik bukan setiap tugas berakhir dengan bui (Penjara, red),” kata Rotinsulu lagi.
Pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Ir Sandra T.P Moniaga, Plt Asisten Administrasi Umum Arnold Frederik SE, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).(humas)
