Kampanye Damai Enam Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Yang Digelar Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung
BITUNG,Suarasulutnews.co.id – Kampanye damai enam pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung, Kamis (27/8) harus memberi efek positif dan terbangunnya komitmen untuk penyelenggaraan Pilkada yang jujur, aman dan damai.
Harapan ini disampaikan sejumlah kalangan yang mendambakan Pilkada Bitung betul-betul berjalan secara benar, bebas dari suap, korupsi, kolusi, nepotisme yang aromanya sejak beberapa waktu belakangan semakin kental dan menyeruak di ruang publik.
Ironisnya, aroma ‘busuk’ ini justru tidak tercium oleh aparat hukum bahkan Panwaslu selaku pengawas yang seharusnya bertindak tegas dan berani tanpa harus berdalih tidak ada laporan atau menunggu laporan.
“Karena itu kampanye damai ini bukan hanya formalitas belaka, bukan hanya menjadi kewajiban pasangan calon, tetapi justru terutama yang harus memberi teladan yakni penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu. Mereka betul-betul harus mampu menjaga integritas mereka,” tandas pemerhati Pilkada Bitung Wahyu Rahmat Nawawi SH yang juga mantan anggota Panwaslu Bitung.
Hal yang sama juga dikatakan Jootje Dotulong salah satu pemerhati dan pegiat anti korupsi di Bitung. “Keteladanan harus ditunjukan KPU dan Panwaslu agar semua pasangan calon merasa nyaman dan tidak merasa dirugikan,” ujarnya.
Menurut Dotulong, jika sekali saja hal itu dilanggar oleh KPU dan Panwaslu serta semua jajarannya (PPK,PPS, Panwascam dan PPL), maka Pilkada yang damai yang sudah dideklarasikan telah dinodai. “Buntutnya, yakni menimbulkan kekecawaan dan kemarahan rakyat yang memicu pada tindakan anarkis,” tandasnya.
Meski dihubungi secara terpisah, namun Nawawi dan Dotulong sepakat menghimbau masyarakat agar bersama-sama mengawal Pilkada agar berjalan jujur, transparan, dan bebas dari KKN. “Kami sudah siap untuk membawa setiap kasus pelanggaran Pilkada ke proses hukum,” pungkas keduanya. (estefanus)
