Anggota Dewan Bakal Ajukan Mosi Tidak Percaya
BITUNG,Suarasulutnews.co.id– Pembatalan atau penundaan Rapat Paripurna secara sepihak oleh Ketua DPRD Laurensius Supit, Rabu (10/9) menimbulkan kekecewaan dan kecaman dari sejumlah legislator.
Para legislator (Anggota Dewan) menilai keputusan penundaan atau pembatalan Rapat Paripurna yang mengagendakan usul pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bitung Hengky Honandar dan Maurits Mantiri yang kini telah ditetapkan sebagai calon walikota dan calon wakil walikota pada Pilkada Bitung.
Pasalnya, pembatalan atau penundaan rapat paripurna yang seharusnya dilaksanakan Rabu kemarin itu, hanya diputuskan secara sepihak oleh Laurensius Supit selaku Ketua DPRD, tanpa ada koordinasi dengan para Pimpinan lainnya serta para Ketua Fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Erwin Wurangian SH mengatakan pembatalan itu harusnya dikoordinasikan lebih dulu. “Sebab kami menerima undangan resmi dan sudah dating ke Kantor Dewan, tetapi hanya menerima pembatalan melalui SMS. Jangan karena ada kegiatan pribadi lalu kita menomorduakan tugas pokok seperti rapat paripurna,” tandas Wurangian dengan nada kecewa.
Terkait hal itu pula Anggota Dewan Keegan M Kojoh,SPi dari Fraksi Partai NasDem menilai keputusan penundaan oleh Ketua Dewan merupakan keputusan tidak cerdas yang terkesan menyepelehkan para anggota dewan dan undangan yakni para Pimpinan SKPD dan Unsur Forkopimda.
“Apalagi Pemerintah Kota yakni Wakil Walikota dan pimpinan SKPD ternyata tidak mendapat kabar penundaan. Kalau toh ada sudah terlambat karena sudah berada di tempat rapat. Jangan pimpin lembaga legislative ini seperti perusahaan. Pemkot dan para SKPD serta anggota dewan bukan bawahan Ketua Dewan. Kami akan ajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan,” tandas politisi muda Partai NasDem ini.
Tidak itu saja, Anggota Dewan Syam Panai dari Partai Hanura mengecam Supit. “Rapat Paripurna ini adalah tugas Negara yang tidak boleh disepelekan. Jangan hanya karena kampanye lalu Pimpinan Dewan membatalkan paripurna ini. Justru citra lembaga DPRD Bitung ini tercoreng dan lembaga ini serta para anggotanya dinilai abal-abal dan kami anggota dewan dipermalukan di depan para Pimpinan SKPD,” tandas Panai sembarui menambahkan Ketua Dewan.
Reaksi yang sama juga datang dari Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, Alexander ‘Nyong’ Wenas yang berjanji akan menindaklanjuti usulan dan laporan para anggota dewan. “Kami akan menindaklanjuti setiap laporan termasuk berkaitan dengan sikap dan keputusan dari Ketua Dewan. Ada tahapan-tahapan yang akan ditempuh BK untuk menangani setiap pelanggaran,” tandas Wenas.
Menurut Wenas lagi, seharusnya Ketua Dewan lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai Pimpinan Dewan. “Kalau perlu dia bisa ambil cuti jika dia harus mengurus kampanye agar supaya tidak mengganggu kinerja dan kegiatan dewan,” ujarnya.
Sekwan Yoke Senduk saat ditemui menjelaskan, penundaan Rapat paripurna dilakukan atas petunjuk Pimpinan Dewan. “Tetapi memang seharusnya DPRD memegang jadwal kampanye sehingga dalam setiap kegiatan akan dilihat waktu yang tepat dimana tidak ada kegiatan kampanye,” kata Senduk.
Senduk juga mengakui jika, Sekretariat Dewan sudah memesan makanan (kue) sebanyak 250 dos dalam rapat paripurna, yang harus tetap dibayar karena tidak bisa dibatalkan.
Terpisah, Kepala Dinas ESDM Herry Benjamin SH menyatakan kekecewaannya dengan terjadi penundaan Rapat paripurna. “Iya silahkan anda Tanya ke teman-teman pimpinan SKPD semua yang sudah hadir kecewa karena ditunda karena kami sudah meninggalkan tugas-tugas untuk menghadiri undangan DPRD,” kata Benjamin.
Selain para Pimpinan SKPD telah hadir untuk mengikuti rapat paripurna yakni Wakil Walikota Maxmilian J Lomban, sebagian unsure Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Ir Maurits Mantiri. “Kami berharap Rapat Paripurna berikutnya, dapat diatur waktu dan tidak bertabrakan dengan agenda kegiatan lainnya sehingga kita semua bisa hadir,” ujar Lomban.
Ketua DPRD Laurensius dihubungi melalui beberapa nomor telepon genggamnya tidak bisa terhubung.(estefanus)
