BITUNG,Suarasulutnews.co.id – Pasca ditetapkannya pasangan calon Nomor urut 1 Maximiliaan Jonas Lomban dan Maurits Mantiri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPUD Kota Bitung, ternyata menjadikan kesempatan baru bagi sejumlah oknum petualang untuk menjual jabatan disemua tingkatan esalon.
Praktik jual jabatan yang dilakukan para calo ini dengan mencatut nama calon walikota dan wakil walikota terpilih Maximilian Jonas Lomban dan Maurits Mantiri (MaMa) serta tim sukses.
Praktik jual jabatan ini pun mematok tarif sesuai kesepakatan atau nego. Menarknya, itu dilakukan dihampir semua unit dan SKPD di lingkungan/jajaran Pemerintah Kota Bitung termasuk di kelurahan maupun di sekolah-sekolah.
“Modus mereka dengan mencatut nama walikota dan wakil walikota terpilih dan tim sukses atau mengaku sebagai orang penting dan dekat dengan MaMa,” ungkap pegiat anti korupsi Berty Lumempouw.
Pentolan Garda Tipikor Sulut ini juga mengungkapkan, pihaknya sudah mengantongi informasi dan sejumlah data praktik percaloan jabatan itu yang menurutnya sangat berasni menjanjikan jabatan-jabatan penting dan strategis di berbagai SKPD dan unit kerja.
“Praktik-praktik inilah yang merusak tatanan birokrasi di Bitung, padahal rekrument pejabat di tingkat manapun semuanya sudah diatur dalam aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan mencatut nama pejabat ini berimplikasi pidana,” ungkap Lumempouw.
Lebih lanjut Lumempouw mengingatkan agar praktik percaloan jabatan tersebut agar segera dihentikan.
“Dan kami juga meminta agar pasangan calon yang terpilih jika nanti setelah dilantik agar selektif dalam melakukan rekrutmen pejabat. Begitu pun kepada ASN agar tidak terpengaruh dengan tawaran dan janji-janji jabatan dari para calo apalagi jika sudah disertai dengan pemberian uang,” tandasnya. (estefanus)
