BITUNG,Suarasulutnews.co.id – Ratusan buruh PT Carvina Aertembaga Bitung meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mencabut moratorium kapal perikanan.
“Kami bermohon bahkan seperti pengemis kepada tamu-tamu Kementerian yang selalu datang ke Kota Bitung agar bisa memberi menggerakan hati Menteri Susi melihat penderitaan kami, supaya moratorium segera dicabut,” Sarfum Samalam ibu paruh baya mewakili teman-teman sekerjanya saat kunjungan rombongan Staf Ahli Komisi IX DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja meninjau kondisi karyawan yang dirumahkan karena kurangnya pasokan ikan sebagai bahan baku produksi perusahaan.
Tenaga Ahli Ariyanti mengakui dampak moratorium Menteri Susi di dunia industri perikanan di Kota Bitung sangat memiriskan.
“Kasihan hampir setahun ratusan karyawan gigit jari tanpa mendapat tunjangan apapun dari perusahaan,” ujar Ariyanti.
Demikian pula Staf Khusus Kemenakertrans Mutia Amsuri menilai dampak sosial sangat terasa terlebih bagi karyawan yang memiliki kredit di Bank atau swasta.
“Kalau suami isteri kerja di PT Carvina maka selama hampir setahun mereka ongkos hidup pakai apa terutama pekerja yang tinggal di Kos-kosan,” ungkap Amsuri.
Tidak itu saja, akibat moratorium, sebagian besar BPJS karyawan telah dibekukan akibat tidak ada penyetoran dari pihak PT Carvina.
“Perusahaan beroperasi hanya 3-5 hari perbulan. Perusahaan kami betul-betul jatuh tanpa pemasukan padahal biasa operasional sangat besar seperti bayar listrik mencapai Rp 200an juta perbulan. Sebagian besar BPJS karyawan telah dibekukan akibat tidak ada penyetoran dari p perusahaan,” ungkap HRD PT Carvina Rossanty Manoppo saat diwawancarai wartawan.
Ia pun bermohon kepada Pemerintah Pusat agar memperhatikan nasib unit pengolah ikan supaya bisa eksis kembali dan dapat menghidupi ratusan pekerja.(estefanus)
