Bolmong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow(Bolmong) terus mewaspadai adanya pelaksanan proyek yang bermaslah. Pasalnya, pekerjaan proyek yang tidak sesuai bestek merupakan salah satu penyumbang terbesar temuan auditor atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Munculnya berbagai penilaian miring terkait penggunanan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya akan dijadikan bahan evaluasi, pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan Daerah.
“Banyaknya temuan auditor dan adanya laporan dari masyarakat tentang proyek bermasalah, membuktikan bahwa masih banyak persoalan yang harus dibenahi dilapangan. Ini juga membuktikan bahwa sistem pengawasan berjenjang di seluruh jajaran SKPD belum berjalan maksimal,” ujar Pjs Bupati Adrianus Nixon Watung.
Dirinya juga mengaku sudah sering mengingatkan, agar jajaranya lebih memperketat pengawasan penggunaan anggaran, namun temuan auditor masih banyak juga.
“Pengawasan secara berjenjang, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya akan terus dimaksimalkan, sebab belum tentu semua kebijakan peningkatan serapan penggunaan anggaran, kualitasnya sudah bagus,” ungkapnya.
Pada dasarnya, kata Ashari, pemerintah daerah tidak ingin lagi persoalan-persoalan seperti ini akan berujung pada proses penegakan hukum.
“Jika sudah berulang-ulang diingatkan tidak diindahkan juga, maka siap-siap berhadapan dengan aparat hukum,” tegasnya.
Dengan semakin kritisnya masyarakat tambahnya lagi. seharusnya menjadi motivasi bagi para pimpinan SKPD dan seluruh jajarannya untuk lebih berhati-hati lagi. Bukan malah berkerja dengan tanpa ada beban tanggung jawab.
“Persoalan ini menjadi tanggung jawab kita semua karena ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bolmut dalam menciptakan good government dan clean government,” pungkasnya.(Sulhan)