Manado-Polda Sulut melalui Bidang Humas gelar Jumpa Pers Kapolda Sulut bersama Wartawan baik media cetak maupun elektronik, Rabu (17/06), di ruang rapat Mapolda. Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai hal diantaranya gangguan kamtibmas, hasil operasi kepolisian serta persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Karo Ops Polda Sulut, Kombes Pol. Rudy Sumardiyanto, memaparkan bahwa periode bulan Januari-Mei 2015, tindak pidana menonjol didominasi oleh anirat (penganiayaan dengan pemberatan) sebanyak 368 laporan; urutan kedua kasus narkoba/miras sebanyak 338 laporan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 92 laporan.
Dibandingkan dengan periode Januari-Mei tahun 2014 lalu, kasus anirat mengalami peningkatan paling signifikan. Pada 2014, jumlah laporan anirat sebanyak 123, terjadi peningkatan sebanyak 245 laporan pada 2015 ini. (data selengkapnya lihat di foto).
Sedangkan untuk hasil operasi (ops) kepolisian, salah satunya Ops Patuh Samrat 2015 yang dilaksanakan sejak 18 Mei hingga 16 Juni 2015 ini, tercatat ribuan pelanggaran lalulintas. Dari pelanggaran ini, sebanyak 5.205 pelanggar diberikan sanksi tilang dan 1.106 berupa teguran.
Sementara itu berkaitan dengan akan digelarnya Ops Ketupat Samrat 2015 guna pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 H, Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol. Stephen M. Napiun, menambahkan, Polda Sulut dan jajaran akan mendirikan Pos-pos pelayanan di jalur utama mudik serta tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, Polda Sulut akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan, serta kondisi para pengemudi guna memastikan tidak dalam pengaruh minuman keras atau narkoba.
Menanggapi pertanyaan mengenai pembatasan jam operasional tempat hiburan, Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs. Wilmar Marpaung, S.H., mengatakan bahwa Polda Sulut dan jajaran juga akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait guna penertiban jam operasional tempat-tempat hiburan khususnya selama bulan ramadhan. Terkait seleksi penerimaan calon anggota Polri yang sedang berlangsung, Kapolda menegaskan tidak ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
“Penerimaan calon anggota Polri murni dan bebas dari KKN. Jika masyarakat mengetahui adanya praktek KKN dalam penerimaan ini, silahkan langsung laporkan, dan akan kami tindaklanjuti,” pungkas Kapolda.
Sumber:Humas Polda Sulut
