PBB,Suarasulutnews.co.id-Rusia telah menggunakan hak vetonya di PBB untuk memblokir kerangka rencana membentuk mahkamah internasional untuk kasus jatuhnya pesawsat MH17 pada Juli 2014.
Negeri Beruang Merah itu merupakan satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menentang rencana pembentukan mahkamah pidana terkait MH17, dan ini memicu kecaman luas.
Pesawat Malaysia Airlines dari Amsterdam ke Kuala Lumpur itu jatuh di Ukraina timur, 17 Juli 2014, membunuh seluruh 298 penumpang dan awak.
Pemberontak pro-Rusia di wilayah tersebut menolak tanggung jawab atas bencana itu.
Negara-negara Barat dan Ukraina mengatakan terdapat bukti pesawat itu dihantam rudal Buk asal Rusia.
Malaysia mendesak pembentukan mahkamah internasional untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Usulan itu didukung oleh Belanda – yang 196 warganya menjadi korban – Ukraina, Belgia, dan Australia.
Moskow di pihak lain justru menyalahkan pemerintahan Kiev atas bencana itu. Sebelumnya bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pembentukan mahkamah itu akan “prematur” dan “tidak produktif”.
Rusia menggunakan hak vetonya pada sesi voting Dewan Keamanan di New York pada Rabu. Dari 15 anggota DK PBB, 11 anggota mendukung rancangan resolusi itu, sementara Angola, Cina dan Venezula memilih abstain.
“Rusia mengabaikan protes publik di negara-negara yang berduka,” kata Samantha Power, duta besar AS untuk PBB.
Menteri luar negeri Australia Julie Bishop mengatakan veto Rusia itu “penghinaan bagi ke-298 korban MH17 dan keluarga serta para sahabat mereka”.
Vladimir Putin mengatakan pendirian mahkamah akan “tidak produktif.”
Dia mengatakan Australia, Malaysia, Belanda, Ukraina dan Belgia akan mencari mekanisme penuntutan alternatif.
Menteri luar negeri Ukraina Pavlo Klimkin mengatakan, “Tidak ada alasan menentang resolusi ini kecuali jika Anda sendiri pelakunya.”
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, membela keputusan negaranya dan mengkritik “propaganda agresif” terhadap Rusia. Dia menambahkan penyelidik Rusia tidak diberikan akses setara ke lokasi kecelakaan.
Moskow merancang resolusi alternatif yang tidak melibatkan mahkamah, namun menyerukan perlunya invetigasi internasional.
Sebuah laporan mengenai penyebab kecelakaan itu oleh lembaga keselamatan penerbangan Belanda dijadwalkan untuk diumumkan pada bulan Oktober.(BBC/ AA)
