APBD Kota Manado tahun 2017 mendatang benar-benar akan menyentuh kepentingan dan pelayanan umum yakni Program Pro Rakyat yang dirintis oleh Walikota Manado DR G.S Vicky Lumentut dan Wawali Mor Dominus Bastiaan SE
Manado-Meski rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun 2017, belum ada kepastiannya kapan akan digelar antara pihak Legislator khususnya Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun sudah bisa dipastikan, rencana APBD Kota Manado tahun 2017 mendatang benar-benar akan menyentuh kepentingan dan pelayanan umum yakni Program Pro Rakyat yang dirintis oleh Walikota Manado DR G.S Vicky Lumentut dan Wawali Mor Dominus Bastiaan SE.
Hal ini seperti diutarakan Kaban Bappeda Kota Manado DR Bartje Assa, sampai saat ini memang pihaknya masih menunggu undangan Banggar DPRD untuk membahas KUA PPAS 2017 dengan harapan pembahasan tidak akan terlambat sehingga APBD 2017 yang semakin Pro Rakyat akan ditetapkan tepat waktu.
Menurut Assa yang juga Sekretaris Tim TAPD Pemkot Manado ini, permohonan eksekutif untuk melakukan pembahadan KUA PPAS dengan tim Banggar DPRD sudah dimasukkan pihaknya sudah sejak Jumat (04/11) pekan lalu. Namun entah kenapa, belum ada undangan balasan dari Legislator dan semoga dalam waktu dekat ini akan ada undangan dari tim Banggar.
“Kita Tim TAPD Pemkot Manado, sejak minggu lalu sudah memasukkan semua keperluan berkas di masing-masing SKPD seputar rencana pembahasan KUA PPAS 2017. Namun mungkin agenda kerja dewan atau banggar padat dan sibuk, jadi belum siap melakukan pembahasan. Dan semoga tidak lama lagi, tim banggar akan meng-agendakannya serta mengundang kami pihak eksekutif,” beber Assa tersenyum penuh arti.
Ditambahkan peserta Proyek Perubahan Diklat PIM 2 utusan Pemkot Manado di Propinsi Jawa Timur ini, yang terpenting dari rencana pembahasan KUA PPAS nanti. Yakni semua program kerja khususnya Visi Misi dari Pemimpin Cerdas Walikota GSVL dan Wawali Mor hingga lima tahun kedepan.
Yakni selalu memperhatikan kepentingan umum atau Program yang Pro Rakyat bukan program pro sekelompok orang atau segelintir kelompok tertentu. Seperti halnya program pelayanan kesehatan gratis kepada semua warga Kota Manado khususnya kurang mampu, dengan terus memperbaiki program yang telah jalan yakni Universal Coverage (UC).
Begitu juga pelayanan untuk dunia pendidikan bagi generasi muda, para orang tua lanjut usia (lansia), fasilitas umum hingga pembangunan infrastruktur yang ada di 11 kecamatan di Kota Manado.
“Semua program kerja di APBD tahun 2017 yang ada dalam KUA PPAS, merupakan produk atau hasil penyesuaian dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru yang akan dilaksanakan Pemkot Manado. Jadi semua yang tertata didalamnya, itu bisa dipastikan berdasarkan asas manfaat dan kegunaan demi kepentingan semua pihak. Untuk itu kami sangat berharap, secepatnya pihak Banggar DPRD Manado bisa bersama melakukan pembahasan KUA PPAS tersebut,” tegas Assa meyakinkan.(js)
