Amurang,Suarasulutnews.co.id-Untuk menjadikan Daerah tersebut lebih baik dan memiliki Sumber Daya Manusia,maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) melalui Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa (BPMPD) Minsel siap perkuat kapasitas aparatur Desa.
Hal ini dibuktikan dengan, ikut sertanya BPMPD Minsel dalam acara temu karya program/kegiatan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di Kota Malang.
Kepala BPMPD Minsel, Drs Benny Lumingkewas melalui Kabid Pemerintahan Desa, Altin Sualang, SSTP. MPA mengatakan, peran Pemerintah Pusat dan Pemda tentu sangat penting guna mempersiapkan dan memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur Desa.
“Temu karya program/kegiatan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan di Malang, dilakukan agar aparatur desa dapat mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal yang dimiliki. Tentunya melalui sosialisasi dan pelatihan yang nantinya akan dilakukan,”ucap Sualang.
Lanjut, Sualang mengatakan, pada tahun 2016 ini adalah tahun pertama pengalokasian dana desa dari pemerintah, sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan Desa yang Kuat, Mandiri, Sejahtera dan Demokratis, sebagai upaya mengatasi kesenjangan pembangunan nasional selama ini. memperkuat peran dan posisi masyarakat desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, karena masyarakat desa adalah subjek pembangunan,” tegas Sualang,sembari menambahkan, tolak ukur keberhasilan pembangunan Nasional, tentunya juga tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.
“ Untuk itu, maka seluruh elemen baik pemerintah desa/kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan dituntut harus mampu meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Sualang.
Berdasarkan data dan informasi, acara temu karya program/kegiatan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di Kota Malang dilaksanakan, mulai Selasa (26/04) kemarin dan akan berakhir 30 april 2016.
Hadir sebagai peserta, BPMPD Provinsi, Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan materi yang akan dibawakan, strategi penguatan pemerintahan desa, perencanaan dan anggaran, diskusi program dan kegiatan daerah. (jaan)