Tetty: Tak terkecuali instansi manapun harus ditindak bila kedapatan melakukan pungli
Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE
Amurang– Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan(Minsel) melalui kepemimpinan Bupati Christiany Euginia Paruntu,SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar,SH,dalam menjawab instruksi Presiden Joko Widodo soal ASN yang melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap warga dan masyarakat pada umumnya. Maka, Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE pun siap melakukan instruksi tersebut. Bahkan, penegasan orang nomor satu di Minsel ini, tak hanya ASN semata-mata. Melainkan, pejabat eselon II, III dan IV sekalipun langsung di pecat.
Hal ini dikatakan Bupati Christiany Euginia Paruntu,SE ,untuk pemberantasan Pungutan Liar(Pungli),memang lagi gencar pasca ditemukan Presiden Joko Widodo di Kemenhub RI belum lama.
“ Oleh sebab itu, pak presiden pun langsung bertindak tegas. Diantaranya, tak terkecuali instansi manapun harus ditindak bila kedapatan melakukan pungli,’’ujar Bupati Tetty-demikian sapaannya.
Lanjut dikatakan bupati Tetty, prinsipnya setelah instruksi diatas dilaksanakan. Pemkab Minsel telah menyusun struktur Tim Satgasus Pungli. Struktur tersebut, otomatis bekejasama dengan Polres Minsel, Kejari Minsel, PN Amurang dan semua yang berhubungan didalamnya.
‘’Artinya, sebentar lagi akan diterbitkan SK. Soal siapa-siapa yang masuk dalam tim Satgasus Pungli. Saya berharap, semuanya bisa bekerjasama dengan baik. Sebab, bila Tim Satgasus Pungli ini bekerja. Dipastikan, hal itu akan memberikan efek jerah bagi ASN dan semua elemen di Minsel yang berbuat,’’jelas bupati yang telah dua periode ini.
Lanjutnya, pungli tidak dilihat dari besaran nominal. Sebagaimana pernyataan presiden. Rp 2.000 atau Rp 10.000 ataupun lebih akan disikat. Dengan demikian, pikir-pikir lagi yang sudah biasa melakukan hal-hal tak terpuji tersebut. Karena memang, khusus ASN dilingkungannya langsung dipecat.
Ditempat terpisah, Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana, SH, SIK, MSi menegaskan, saat ini tinggal menunggu SK dari bupati.
‘’Bahkan, sudah beberapa kali dilaksanakan pertemuan Forkompinda baik di ruang rapat bupati, maupun di salah satu hotel di Amurang. Jadi, tunggu saja. Apabila SK dan struktur terbentuk. Maka, langkah pertama akan dilakukan tim yaitu di Samsat Amurang,’’kata Perdana. (jaan)
