Airmadidi,Suarasulutnews.co.id-Banyaknya kendaraan dinas ‘plat merah’ Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terjaring operasi lalu lintas Polres Minut, membuat Penjabat Bupati Ir Herry Rotinsulu angkat bicara. Menurut Rotinsulu, dirinya mendukung aksi sweeping kepolisian sehingga banyak plat merah terjerat operasi kepolisian.
Ini menandakan, kendaraan dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak layak jalan, karena administrasi kendaraan maupun pengendara tidak dalam posisi lengkap.
“Plat merah atau kendaraan dinas harus bayar pajak,” terang Rotinsulu.
Dilanjutkannya, operasi kepolisian tentunya menjadi bahan evaluatif dan korektif, sehingga semua surat kendaraan harus lengkap, kata lain PKB sudah dibayar dan kondisi kendaraan benar-benar layak jalan.
“Saya setuju dengan operasi tersebut. Yang terjerat tindakan langsung (tilang) bukan hanya kendaraan dinas, namun kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ikut ditilang. PKB adalah pendapatan daerah untuk pembangunan masyarakat,” kata kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Propinsi Sulawesi Utara.
Rotinsulu mengatakan, dalam pemeriksaan kendaraan dinas beberapa waktu lalu, memang terungkap banyak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten, nota pajak kendaraan sudah kadaluarsa satu tahun bahkan lebih.
“Inikan sangat ironis. Kenapa pajak kendaraan dinas tidak dibayar. Ini contoh yang tidak teladan dan tidak mendidik kepada masyarakat,” ujar Rotinsulu seraya mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan memeriksa surat kendaraan dinas yang ada.(humas)
