suarasulutnews.co.id

sumber informasi sulawesi utara

Mitra

Domisili Pemilih dan Legalitas Kependudukan Diseriusi,KPU Minta PPK Proaktif

Ratahan, Suarasulutnews.co.id – Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Mitra,di kompleks SKPD Blok C Kelurahan Wawali Kecamatan Ratahan,Selasa(7/7)  Tahapan pemutahiran data dengan acuan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4) kini tengah diseriusi pihak KPU kabupaten Mitra.

Dalam upaya ini,Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara dibawah koordinasi KPU diminta untuk proaktif mengawal tahapan ini.

” Kami berupaya melahirkan data akurat pemilih. Prosesnya sementara jalan dan ada PPK yang kami harapkan bisa mengawal,” kata Komisioner KPU bidang Data dan Informasi Fivi Helty Massie,usai menggelar bimtek kepada 60 PPK se-kabupaten Mitra.

Fivi menjelaskan,dalam tahapan ini, DP4 dari pemerintah dan Daftar Pemilih Potensial (DPT) dalam Pilpres yang digelar beberapa waktu lalu dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Diketahui dari DP4 sebanyak 85.319 sementara DPT Pilpres 81.625.

“Data ini,nantinya akan dilakukan oleh pihak PPDP (petugas pemutahiran data pemilih). PPDP diusulkan dari PPS dan syaratnya adalah aparat diwilayah setempat. Mereka akan diawasi oleh PPK,” kata dia.

Beberapa hal penting yang juga menjadi perhatian dalam tahapan pemutahiran,kali ini menurut Fivi adalah menyangkut penambahan dan penghapusan data pemilih dengan mempertimbangkan domisili dan legalitas kependudukan.

“Kalau penambahan pemilih bagi mereka yang Sudah 17 tahun per Desember atau belum 17 tahun tapi sudah menikah,” tuturnya.

Sementara itu lanjut Fivi, penghapusan data pemilih dalam tahapan pemutahiran bisa dilakukan dengan pertimbangan Pindah domisili, berubah status, belum berusia 17 dan belum menikah, tidak di pastikaan keberadaannya, pemilih yang terganggu bedasarkan surat keterangan dokter.

“Juga bagi mereka yang dicabut hak pilih,berdasarkan putusan pengadilan serta
Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarkan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan,” beber Fivi.

Dia menegaskan jika penting,dalam tahapan kali ini adalah koordinasi pada setiap tingkatan
penyelenggara.

“Kita berupaya maksimal melahirkan Daftar pemilih yang valid dengan tim work. Makanya koordinas penting dari PPDP, PPS dan PPK hingga KPU,” pungkasnyaa. (alfendy)

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.