Mitra – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertempat di Legislatif Hall DPRD Mitra, Jumat (19/04-2024)
RDP kali ini di pimpin Wakil ketua DPRD Mitra Tonny Lasut dan dihadiri Ketua Marty Ole dan wakil ketua DPRD Katrien Mokodaser serta sejumlah Anggota DPRD Mitra, juga dihadiri Dinas Ketenagakerjaan, Dinsos, Dinas ketahanan pangan , Bapeda serta serta pihak Badan Keuangan Daerah Mitra.
Tonny Hendrik Lasut usai mendengar penyampaian Pihak Disnaker Mitra dan BPJS Ketenagakerjaan mempertanyakan status kepesertaan serta kerjasama yang dilakukan Pemkab Mitra bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPJS ketenagakerjaan mengungkapkan hingga April 2024 status kepesertaan yang bekerjasama dengan pemkab Mitra sudah tidak aktif
“baik pekerja rentan,THL dan Aparat desa saat ini status non aktif karena pembayaran terakhir September 2023 dan berharap di 2024 pembayaran bisa kembali aktif karena banyak manfaat yang didapat,” ungkap Pimpinan BPJS yang juga mengapresiasi pemkab Mitra dalam kerjasama yang ada.
Menanggapi terkait status kepesertaan serta klaim manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, Kadis Nova Tarumingkeng mengatakan proses kerjasama tetap berlanjut dan sementara menunggu penyelesaian Surat Keputusan (SK).
“Bulan ini kami berusaha sudah akan MoU kerjasama akan berlanjut karena SK sementara berproses disebabkan proses verifikasi kembali akan data yang ada,” ungkap Kadis Tarumingkeng.
Pihak Disnaker bahkan menanggapi pertanyaan wakil ketua Katrien Mokodaser serta anggota DPRD Royke Peleng terkait permintaan data by name by address serta miskin ekstrim yang akan di cover pemkab mitra untuk BPJS Ketenagakerjaan.
“Secepatnya data tersebut akan kami berikan ke pihak DPRD dan untuk proses pendataan kami hanya menerima dari pihak pemerintah kecamatan,” ucap Tarumingkeng.
Usai RDP Tonny Lasut kepada sejumlah awak media mengatakan RDP kali ini selain membahas terkait kerjasama dengan Pihak BPJS ketenagakerjaan juga terkait dengan Data kemiskinan yang ada.
” Selain BPJS tadi juga RDP terkait PKH dan BLT karena kami menemukan dilapangan serta banyak keluhan terkait persoalan BLT dan PKH,” pungkas Lasut
