Parlemen,Suarasulutnews.co.id-Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umar Hadi menyayangkan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, telah memberikan pengaruh negatif terhadap citra DPR. Sehingga, persoalan ini harus segera dituntaskan.
Demikian dikatakan Yoseph saat menyampaikan interupsi, pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/11/15). Paripurna mengagendakan tentang Pengesahan Badan Keamanan Laut menjadi mitra kerja Komisi I DPR. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
“Kasus ini memberikan dampak yang sangat negatif terhadap citra kelembagaan dewan. Karena ini persoalan yang perlu mendapatkan suatu klarifikasi yang tuntas, maka saya ingin menyatakan, rasa keprihatinan yang sangat mendalam,” kata Yoseph.
Politisi F-PDI Perjuangan ini menambahkan, karena persoalan yang muncul akhir-akhir ini, terutama terkait dengan kredibilitas dewan, ini bukan hanya mempertaruhkan kredibilitas legislatif, tapi juga kredibilitas eksekutif, terutama pemerintahan.
“Untuk itu, saya meminta kepada Pimpinan DPR, agar persoalan ini segera dituntaskan, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, yang kita percaya untuk mengklarifikasi dan memverifikasi mengenai benar tidaknya laporan dari Menteri ESDM, yakni pengaduan salah satu Anggota kita yang banyak diberitakan media massa,” pinta Yoseph.
Politisi asal dapil Jawa Barat VIII ini juga berharap, MKD untuk betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dalam rangka untuk mengklarifikasi dan memverifikasi permasalahan ini.
“Ini perlu kita perhatikan dan jaga dalam pelaksanaan verifikasi, sehingga berjalan dengan baik,” harap Yoseph.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate (F-Nasdem). Ia berharap MKD dapat menjaga marwah dan martabat Parlemen.
“Agar MKD bekerja dengan full disclosure (pengungkapan penuh), agar marwah dan martabat lembaga ini bisa kita sama-sama jaga,” harap politisi asal dapil NTT itu. (sf), foto : jaka nugraha/parle/hr/sumber DPR.go.id)
