Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (dapil Jatim III),
Parlemen-Sebagai negara maritim dan memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia sangat mungkin mewujudkan kedaulatan garam untuk kebutuhan industri dan konsumsi. Akses teknologi dan lahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (dapil Jatim III), mengharapkan ada pencanangan kedaulatan garam di Tanah Air, tanpa bergantung lagi pada impor. Untuk itu, perlu ada pembenahan di PT. Garam, BUMN yang selama ini memproduksi garam nasional. Komisi VI sendiri sudah menyetujui pengucuran PMN bagi PT. Garam sebesar Rp300 miliar untuk pembenahan kinerja PT. Garam.
“Kita ingin ada kedaulatan garam di Indonesia, karena garam sangat dibutuhkan masyarakat. Maka kita menyetujui PMN tersebut. Ke depan kita akan kontrol supaya produksi garam bisa maksimal dan tidak impor terus,” tandas Nasim, usai meninjau PT. Garam di Sampang, Madura, Selasa (16/6).
Politisi PKB ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga problem yang harus segera dibenahi PT. Garam. Pertama, soal lahan yang masih kekurangan. Padahal, lahan sangat penting untuk pengembangan usaha. Di sinilah, kata Nasim, butuh komunikasi sinergis dengan petani dan Pemda setempat. Ke dua, sistem marketing yang harus optimal. Dan ke tiga, lanjut Nasim, kontrol ke internal PT. Garam sendiri.
Ditambahkan Nasim, kontrol produk juga perlu dilakukan agar kualitas garam semakin meningkat. Dengan begitu, kita bisa ekspor garam dengan kualitas terbaik. Dibutuhkan pemberdayaan semua lini untuk pembenahan PT. Garam. “Kita sangat kaya. Kapasitas juga cukup. Hanya kualitas yang perlu dimaksimalkan. Di era Pak Usman (Dirut PT. Garam yang baru) kita harapkan bisa maksimal. Kantor, gudang, dan pabrik harus diperhatikan,” serunya.
Ketika dimintai komentarnya soal rencana pembangunan pabrik baru oleh PT. Garam, Nasim menyambut baik dan mendukung upaya tersebut. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kapasitas produksi garam. “Kalau pabriknya bagus, maka garam tidak terancam kehujanan yang akan merusak mutunya. “Kita dukung asal ke depan betul-betul maksimal. Jangan hanya buang-buang uang dan tak menghasilkan manfaat,” tutupnya. (mh)/foto:husein/parle/iw.
Sumber:dpr.go.id
