Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden (24/2). (Foto:Humas/Rahmat)
Jakarta,Suarasulutnews.co.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pemberantasan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dilakukan dengan lebih gencar, lebih berani, lebih gila, dan lebih komprehensif serta dilakukan secara terpadu.
Untuk itu, seperti disampaikan dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Rabu (24/2) siang, Presiden menginstruksikan agar kementerian/lembaga terkait menghilangkan egosektoral dan bergerak bersama-sama dalam melakukan pemberantasan karena ini adalah ranking pertama masalah kita.
“Semua harus bersinergi, bergerak bersama-sama, mulai dari BNN, Polri, TNI, Kementerian Kumham, Bea Cukai, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Kementerian Sosial, semuanya harus bergerak betul-betul melakukan langkah yang terpadu,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi memerintahkan agar kementerian dan lembaga (K/L) tersebut menyatakan perang terhadap narkoba dan jaringan pengedar narkoba, dan juga menegakkan hukum lebih keras dan lebih tegas kepada jaringan-jaringan yang terlibat karena narkoba sudah merasuk kemana-mana.
“Tutup celah semua penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan maupun di bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” pinta Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mengencarkan kampanye kreatif mengenai bahaya narkoba, serta melakukan rehabilitasi korban pencandu secara efektif, sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bisa betul-betul terputus.
Menutup arahannya, Presiden Jokowi memerintahkan agar dilakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas), terutama lapas narkoba.
“Secara rutin sebulan dua kali, sebulan sekali lapas itu harus dicek secara mendadak baik oleh BNN dengan Polri dan di-back up oleh TNI karena peredaran di situ menurut saya mungkin lebih dari 50% dari peredaran yang ada,” kata Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menlu Retno LP Marsudi, Menkumham Yasona Laoly, Menpora Imam Nahrawi, Menkes Nila Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Budi Waseso. (FID/UN/ES/setkab.go.id)
