Parlemen,Suarasulutnews.co.id-Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi III DPR menerima Kejaksaan Agung RI, terkait dengan adanya surat-surat masuk dan berkaitan pembahasan beberapa RUU. Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan mencarikan jalan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia ke depan.
“Menindaklanjuti Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Presiden RI di Istana Bogor ingin situasi Indonesia dapat berjalan baik, ingin juga masukan dari Kejaksaan Agung,”kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Jumát pagi (21/8), di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan diskusi di Istana Bogor antara DPR dan Presiden, yang dihadiri juga Jaksa Agung, dari tema diskusinya adalah keprihatinan , karena dalam kenyataannya Pemerintah menghadapi problem dalam mengakselerasi proses pembangunan.
Oleh sebab itu, Presiden yang dinilainya sangat konsen dan perhatian dengan adanya keluhan di bawah seperti para pelaksana pembangunan, kuasa pengguna anggaran, pengusaha dan mereka yang terlibat langsung dalam pembangunan merasa ada hambatan.
“DPR juga banyak menerima surat masuk terkait tema-tema tersebut, oleh karena itu DPR menginginkan adanya kepastian hukum,”tutur Fahri.
Pertemuan ini juga berkaitan dengan proses legislasi, karena DPR dan Pemerintah harus menyelesaikan tugas perubahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP). Selain itu, terkait dengan Revisi UU tentang Kepolisian dan Revisi tentang KPK, DPR dan Pemerintah harus bersikap.
“Revisi UU tentang KPK juga masuk dalam Prolegnas namun belum ada kejelasan nasib. Kejaksaan Agung diharapkan juga konsen terhadap masalah ini,”tegas Fahri (as), foto : denus/parle/hr/dpr.go.id)
