JAKARTA,Suarasulutnews.co.id- Pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp 14.000 per dolar AS sejak Senin (24/8/2015) kemarin membuat suasana Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipenuhi hujan interupsi.
Hujan interupsi dimulai ketika Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah selesai membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2016 beserta nota keuangannya.
Anggota Komisi III DPR asal Partai Nasdem, Akbar Faisal, mengatakan bahwa dewan tidak bisa berdiam diri melihat anjloknya mata uang rupiah. Ia pun mendorong Menteri Keuangan untuk segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
“Kami ingin mendengarkan terobosan. Kementerian ini melakukan apa? Kementerian lainnya melakukan apa yang kemudian ada koordinasi di situ? Di sinilah saatnya Anda (pemerintah) menunjukkan bahwa kita tidak dalam krisis,” kata Akbar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Interupsi pun dilanjutkan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Politisi Golkar itu mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR telah memanggil Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan OJK untuk memberikan klarifikasi terkait situasi dan kondisi ekonomi saat ini.
“Kita tidak perlu memberikan komentar-komentar politik yang berlebihan. Berilah ruang dan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Kita mengerti situasi saat ini butuh suatu kerja sama yang kuat dan baik dari semua pihak baik pemerintah, legislatif untuk bersama-sama menghadapi situasi ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada hari Senin (24/8/2015) kemarin rupiah resmi bertengger di level 14.000 sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,97% ke posisi 4.163,73. Jebloknya rupiah hingga menembus level Rp 14.000 baru pertama kali terjadi sejak krisis ekonomi 1998.
Penulis: Boyke P. Siregar/Editor: Cahyo Prayogo/Foto: Boyke Siregar
Sumber:wartaekonomi.co.id
