Jakarta-Adanya honorer instansi pemerintah yang memalsukan data dan dokumen harus diselidiki secara mendalam oleh polisi.
Ketua Aliansi Pemerhati Honorer Daerah Sangihe, Johan Lugas menegaskan, manupulasi honorer K-2 CPNS harus diusut tuntas.
“Kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Pada awal pendataan kita sudah mencurigai ini akan jadi persoalan. Ini peserta yang memanupulasi dan masuk ke peserta tes, dan ada yang lulus dari CPNS,” kata Johan dalam dialog Pro3 RRI, Jumat (24/7/2015).
Ia menjelaskan, ada peserta honorer K-2 yang data-datanya masuk namun tidak lulus tes CPNS akhirnya mengadukan pemalsuan tersebut ke polisi.
“Yang tidak lulus itu melaporkan ke polisi, itu data-data mendapatkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, untuk honorer K-2 itu pengangkatannya dilakukan 2013 dan sisa honorer yang belum lulus itu masih menanti penerimaan itu sekitar 2016.
“Kita di sini sementara mengumpulkan bukti dan keterangan dari pihak terkait. Kasus ini mencuat itu memalsukan data itu ikut ke kepala unit kerja, dan lolos verifikasi,” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Sangihe, Ratna Lumbung Adil menuturkan, persoalan honorer K-2 yang sudah berproses sejak tahun 2013. Badan kepegawaian Sangihe sudah menyerahkan kasusnya ke polisi. (SAS/HF/rri.co.id)
