Wakil Bupati Sangihe, Jabes Gaghana SE,ME
Tahuna,Suarasulutnews.co.id- Pemkab Sangihe akan melakukan penertiban terhadap Pamboat (Perahu ikan) asing yang beroperasi tanpa ijin, seperti Surat Layak Operasi (SLO) maupun Surat Perintah Berlayar (SPB) serta Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan persuratan lainnya.
Demikian ditegaskan Wakil Bupati Sangihe, Jabes Gaghana SE,ME, Selasa (30/06). Dikatakan, sebagai langkah awal penertiban, pemkab dalam waktu dekat akan mengundang pihak terkait, mulai dari agen dan pemilik pamboat hingga instansi terkait seperti Bea Cukai, Syahbandar, Imigrasi Satker Pengawasan Kelautan Perikanan, Camat dan Lurah/Kapitalaung.
Terkait kehadiran Camat dan Lurah/Kapitalaung, kata Gaghana sengaja dilibatkan dalam sosialisasi dikarenakan selama ini terindikasi para Camat maupun Lurah/Kapitalaung tidak jeli dalam mengeluarkan keterangan asal-usul Pamboat, termasuk tukang yang membuat Pamboat tersebut.
”Sosialisasi mengenai aturan hukum Pamboat dan nelayan asing satu dua hari ini akan digelar, dan sengaja Camat dan Lurah/Kapitalaung dihadirkan sebab selama ini banyak beredar keterangan palsu soal asal usul Pamboat dan tukang yang membuatnya,”tegas Gaghana.
Dikatakan pula, selain melakukan sosialisasi, akhir pekan ini juga akan dilakukan pengukuran kembali bobot kapal, termasuk penertiban terhadap nelayan asing yang tanpa mengantongi identitas serta perijinan lengkap.
Menariknya lagi, kalau selama ini penekanan hukum hanya diterapkan kepada nelayan asing maupun persuratan Pamboat, justru saat ini pemkab akan mulai menindak para agen Pamboat yang notabene kerab menjadi perantara untuk mendatangkan nelayan dari negara tetangga Philipina tersebut.
”Para agen Pamboat pasti akan ditindak tegas, karena mereka memiliki peran dalam mempekerjakan nelayan dari Philipina,”ujar Gaghana seraya menambahkan, pihaknya menargetkan dalam waktu 1 bulan untuk membersihkan Pamboat maupun nelayan asing di Sangihe.(fb)
