TAHUNA,Suarasulutnews.co.id-Kurang lebih sebulan melakukan penertiban administrasi perahu ikan serta nelayan asing, upaya Tim Penanggulangan Ilegal Fishing Pemkab Sangihe mulai membuahkan hasil. Hal ini dikatakan Kadis Kelautan Perikanan (DKP) Sangihe, Ir. Feliks Geghaube.
Diakuinya, belakangan ini cukup banyak pamboat (Perahu ikan) asal Philipina harus pulang kampung karena tersandung persyaratan administrasi yang tidak jelas, termasuk para pekerja nelayan asal negara tetangga itu juga turut hengkang karena takut ditangkap ketika sedang melaut.
”Meski baru kurang lebih sebulan melakukan penertiban, hasilnya mulai terlihat dari sudah berkurangnya pamboat dan nelayan asing. Mereka takut ditangkap saat melaut karena tak memiliki dokumen sah, dan sebagian besar sudah memilih kembali ke negarannya,”tegas Geghaube.
Indikasi keberhasilan tim lainnya kata Geghaube, tak lain adanya respon positif dari pihak kementerian kelautan dan perikanan yang langsung mengutus beberapa staf ke Sangihe untuk menyaksikan perkembangan penertiban, termasuk merealisasikan beberapa proyek pusat, seperti pengembangan pelabuhan perikanan Dagho berbandarol Rp 39 miliyar.
”Juga sudah ada perhatian khusus dari kemeterian, yakni dengan dibuatkannya rencana tana sonase wilayah pesisir dan pulau kecil oleh Kementerian Kelautan Perikanan dengan anggaran Rp 5 miliyar. Jadi kita sudah tak perlu lagi menggunakan APBD, karena semua biaya yang terkait rencana tata sonase sudah ditanggung kemeterian,”ungkapnya.
Ditambahkan, untuk proses penertiban sekaligus dengan kegiatan pengukuran perahu ikan yang dilakukan tim, sudah merambah kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tahuna Barat, Kendahe, Tabukan Utara serta Tabukan Tengah.
”Yang pasti kita akan kerja keras mengatasi masalah illegal fishing, karena akan sangat memalukan dan rugi jika kita tak mampu, karena apalagi masalah illegal fishing sudah menjadi target utama ibu menteri,”pungkasnya.(fb)
