TAHUNA,Suarasulutnews.co.id-Menyikapi seputar merebaknya kabar adanya pejabat maupun PNS dilingkup Pemkab Sangihe yang terindikasi memback-up illegal fishing ditanggapi tegas Wakil Bupati Sangihe, Jabes Gaghana SE,ME.
Baginya,pria yang kini bertanggung jawab penuh soal pemberantasan illegal fishing terkait posisinya sebagai Ketua Pemberantasan Ilegal Fishing Sangihe, adalah penghianat bangsa jika
ada pejabat maupun PNS di Pemkab Sangihe yang memback-up, apalagi terlibat langsung dalam praktek illegal fishing tersebut.
Mengapa harus bersikap tegas soal illegal fishing ?, menurut Gaghana ini juga tak lepas dari tanggung jawab moril pimpinan daerah terhadap Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berkomitmen memberantas illegal fishing di tanah air.
Antusiasnya menangani illegal fishing kata Gaghana, juga tak lepas dari warning dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengancam tak akan merealisasikan ratusan miliyar dana program ke Sangihe jika dalam beberapa bulan ini Pemkab Sangihe tak mampu mengatasi masalah illegal
fishing.
”Jadi saya harus menyebut penghianat bangsa jika ada pejabatatau PNS Sangihe yang terlibat maupun memback-up illegal fishing, dan pasti akan ada tindakan tegas dan sanksi berat jika PNS yang terlibat illegal fishing itu dapat dibuktikan,”tegas Gaghana yang juga berharap masyarakat dapat membantu tugas Tim Pemkab Sangihe yang saat ini tengah giat-giatnya melakukan aksi pemberantasan illegal fishing.
Terkait pemberantasan illegal fishing, pemkab juga mulai memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi perahu nelayan, yakni hanya perahu yang mengantongi dokumen surat layak operai (SLO) yang diperbolehkan membeli BBM.(fb)
