TAHUNA,Suarasulutnews.co.id-Kepemimpinan Bupati Kabupaten Sangihe, Drs. H.R. Makagansa kembali digoyang demo soal perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Aksi kali ini disponsori Aliansi Pemerhati Honorer Sangihe (APHSA), menyusul adanya puluhan honor daerah (Honda) yang yang tak mendapat nomor induk pegawai (NIP) meski sudah dinyatakan lolos seleksi.
Awalnya pendemo yang berjumlah kurang lebih 70 orang itu mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), namun disana mereka tak mendapat pelayanan dengan baik, sehingga para pendemo langsung menggelar long mars menuju ke kantor bupati untuk menyalurkan aspirasinya.
Meski hanya diterima Wakil Bupati Jabes Gaghana SE,ME dan Sekda Edwin Roring SE,MSi, karena bertepatan bupati sedang berada diluar daerah, beberapa tuntutan langsung disampaikan ketua APHSA Johan Lukas, diantaranya meminta pimpinan daerah menindaki adanya PNS bodong yang lolos seleksi tak melalui prosedur, melakukan verifikasi dan validasi kembali data honda, menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), mengangkat CPNS tanpa batasan usia serta stop KKN dalam proses pengangkatan CPNS.
Demo yang berlangsung aman dan tertib itu, juga berakhir dengan kondusif setelah para pendemo mendapat penjelasan dan solusi dari Wabub. Pada kesemptan itu Wabub bahkan meminta pihak APHSA jangan berjalan sendiri ketika memperjuangkan nasib honda, tapi turut melibatkan instansi teknis, termasuk meminta BKDD sesegeranya menyiapkan waktu untuk sama-sama memperjuangkannya ke Jakarta.
”Saya juga siap berjuang bersama-sama, dan saya minta BKDD cari waktu secepatnya ke Jakarta bersama APHSA untuk memperjuangkan nasib honda Sangihe,”tegas Gaghana.(fb)