Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong,SE.
Sangihe, Suarasulutnews.co.id,- Beberapa waktu lalu keluhan datang dari warga Sangihe yang mempermasalahkan minimnya ketersediaan obat-obatan yang berada dimasing-masing puskesmas, namun kali ini bukan saja hanya obat-obatan, akan tetapai masalah operasional kendaraan ambulanspun kini juga turut dikeluhkan oleh warga lainnya.
Kendaraan oprasional Ambulance yang biasa digunakan oleh masyarakat sangihe untuk digunakan dalam pengobatan atau rujukan ke rumah sakit Tahuna semuanya nyaris mengalami kerusakan sehingga masyarakat dalam rujukan ke rumah sakit Tahuna harus menyewa kendaraan lainnya.
Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong SE juga tak bisa menghindarinya ketika keluhan warga itu sampai ke telinganya. Sehingga, mantan anggota DPRD Sangihe dua periode itu langsung menyentil permasalahan
ambulans ketika memimpin rapat evaluasi dan realisasi serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lama ini.
Tak tanggung-tanggung, Hontong langsung meminta pertanggung jawaban Dinas Kesehatan selaku instansi teknis dilapangan. Ia bahkan meminta Kadis Kesehatan, Dr. Joppy Thungari lebih proaktif lagi dalam mengatasi
permasalahan ambulans yang sebagian besar mengalami kerusakkan tersebut.
”Bagaimana ini Dinas Kesehatan, hampir semua kendaraan
ambulans so rusak, sehingga ketika ada pasien yang hendak diurujuk ke Tahuna, mereka terpaksa harus menyewa kendaraan umum. Jadi tolong pak
Kadis Kesehatan memperhatikan permalahan ambulans ini,”tegas Hontong
Begitupula, juga meminta Kadis Kesehatan turut memperhatikan adanya kekosongan obat disejumlah puskesmas. Sebelumnya Hontong juga sempat
gerah terhadap penyerapan anggaran OPD Sangihe yang sebagian besar masih minim bahkan raport merah. Ia juga sempat mengingatkan OPD yang masuk dalam raport merah harus terbuka dan surat pertanggung jawaban
kegiatan harus segera dimasukkan agar bisa keluar dari raport merah.
”Seharusnya ketika memasuki triwulan kedua serapan anggaran sudah berada diatas 50 persen bukan seperti saat ini masih pada zona merah,”kata Hontong sembari menambahkan, untuk percepatan serapan
anggaran OPD juga harus memperhatikan aturan dan ketentuan, sebab jangan seperti pada tahun anggaran 2017 lalu ada OPD yang mencairkan ganti uang hingga tiga kali pada hari yang sama, termasuk pencairan ATK pada hari yang sama sampai 4 kali perintah pembayaran yang keluar
melaui Surat Perintah Pembayara Dana (SP2D) oleh satu OPD, Tutup Wakil Bupati Hontong. (Elle)
