Tahuna-Bakal sia-sia upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Betapa tidak, meski saat ini BPK sudah mulai melakukan pemeriksaan terperinci di Pemkab Sangihe dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun sejumlah pejabat terlihat tidak ada ditempat, karena tengah melakukan Perjalanan Dinas (Jaldis)) di luar daerah.
“Ini tanda-tanda opini WTP tidak akan kita dapat Tahun 2017. Padahal pak Bupati sendiri telah menegaskan semua pejabat tidak terkecuali dilarang keluar Daerah saat ada BPK di Sangihe, tapi anehnya penegasan Bupati itu seakan mudah diabaikan,”ungkap salah satu ASN yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Apalagi kata sumber, dalam pemeriksaan kali ini tak hanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan, akan tetapi pemeriksaan terhadap asset- asset di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sangihe.
“Kalau kita lihat sekerang ini tak sedikit asset milik pemerintah yang raib atau tidak ada. Apalagi bertahun- tahun telah terjadi pergantian pejabat, dan bukan tidak mungkin aset tersebut ikut dibawa oleh pejabat sebelumnya. Jadi kalau melihat hal ini kecil kemungkinan kita akan meraih opini WTP, malah yang terburuk kita akan meraih opini Disclaimer,”ujarnya.
Sayangnya Inspektur Inspektorat Kabupaten Sangihe, Drs Tajudin Sainkadir hingga berita ini diturunkan belum bisa ditemui untuk dimintai tanggapannya. Dihubungi berkali- via handponya luar jangkauan. Begitu pula Penjabat Bupati Drs Jhon Heit Palandung dan Sekretaris Daerah (Sekda) Edwin Roring SE,ME masih berada di luarDaerah.
Terpantau baru-baru ini, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dikumpul di halaman Rumah Jabatan Bupati untuk dilakukan pemeriksaan serta pengecekkan oleh BPK yang difasilitas Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (eleh)
