TAHUNA,Suarasulutnews.co.id- Pecat 5 karyawan diawal tahun 2016, Perusahaan Daerah (PD) Sangihe Bersatu dinilai tak manusiawi. Alasannya, selain ke 5 karyawan dimaksud tak lagi memiliki mata pencaharian untuk membiayai keluarganya, proses pemecatannya juga kurang jelas, karena selain alasan belum ada biaya untuk membayar karyawan, ada devisi lainnya yang masih mempertahankan karyawan meski devisi tersebut juga belum melakukan bisnis.
”Masak devisi lain bisa dipertahankan karyawannya, sementara 5 karyawan langsung dipecat hanya karena alas an bisnis belum jalan,”ungkap sala satu staf yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ditemui teprisah, Ketua LSM Kadadema, Marslem Pulumbara menilai pemecatan kelima karyawan tersebut tak sesuai mekanisme.
“Mana bisa pemberhentian hanya melalui secarik kertas. Mestinya sesuai prosedur, sebab mereka diangkat menjadi karyawan melalui Surat keputusan (SK), hingga pemberhentiannya harus ada SK-nya,”tegas Ketua Pulumbara.
Tak hanya itu lanjut dia, surat pemberhentian yang tertanggal 23 desember 2015, perlu dipertanyakan, karena saat dipenghujung tahun mereka (Lima karyawan) justru masih ditugaskan untuk melakukan penagihan oleh perusahaan.
“Ini kan aneh, masak surat pemberhentian tanggal 23 desember, tapi mereka masih ditugaskan untuk melakukan penagihan. Ini sama saja pemerasan tenaga mereka yang sudah tidak punya hak diperusahaan itu. Belum lagi hak mereka yakni upah atau gaji tidak ada kejelasan,” tegasnya lagi sembari meminta pimpinan PD Bersatu mundur bila sudah tidak mampu mengelola perusahaan daerah.
Sementara Direktur PD Bersatu, Philip Tuage saat dikonfirmasi mengakui pemberhentian ke 5 karyawannya hanya bersifat sementara, karena terkait minimnya dana. Ia berjanji akan memanggil kembali ke 5 karyawan tersebut jika keuangan perusahaan sudah stabil.
”Kami pasti akan memanggil kembali jika perusahaan sudah stabil kembali, apalagi bulan depan perusahaan telah dipercayakan mengelola KM Darente Woba,”kata Tuage. (fb)
