Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat(BKDD) Sangihe, Ratna Lombongadil
Tahuna-Meski pemberlakukuan moratorium atau penangguhan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih diberlakukan diseluruh Indonesia, Pemkab Sangihe malalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) tetap mengusulkan kebutuhan CPNS Sangihe.
Hal ini dibenarkan Kepala BKDD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dra. Ratna Lombongadil dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/08) kemarin. Dijelaskan, ada sekitar 300 lebih CPNS yang diusulkan Pemkab Sangihe yang juga turt melibatkan anggota DPRD agar usulan CPNS dari jalur umum itu dapat mendapat respon yang baik dari pusat.
”Jadi meski masih diberlakukan moratorium, kami tetap mengusulkan ke pusat formasi apa saja yang masih dibutuhkan Kabupaten Sangihe dalam memaksimalkan proses pemerintahan dan pembangunan,”ungkap Lombongadil.
Diakuinya, pengusulan kebuthan CPNS di kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga Philipina tersebut merupakan keharusan yang dilakukan daerah dalam upaya pemenuhan kekurangan pegawai, terutama untuk formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan, apalagi untuk saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memenuhi syarat melakukan rekrutmen ketika moratorium dicabut, yakni jumlah anggaran belanja pegawai berada dibawa 50 persen dari APBD setelah para guru dan pembiayaan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) diambil alih provinsi.
”Pengusulan CPNS ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang masih membutuhkan banyak guru dan tenaga medis yang akan ditempatkan di pulau dan wilayah terpencil,”kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sangihe tersebut.
Terinformasikan, langkah Pemkab Sangihe sejauh ini dalam mengantisipasi minimnya tenaga guru dan tenaga medis, mampu menggolkan puluhan guru dan tenaga medis yang diusulkan menjadi CPNS dari jalur khusus melalui kementerian kesehatan dan kementerian pendidikan nasional.(eleh)
