Material banjir tahuna barat perlu dipecpat
Tahuna-Masa pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta dipercepat. Keinginan ini langsung dilontarkan sejumlah warga korban bencana yang sampai saat ini diperhadapkan dengan kondisi lingkungan yang masih porak poranda oleh material lumpur maupun sisa-sisa pohon tumbang disekitar tempat tinggal di Kecamatan Tahuna Barat.
”Apalagi kalau melihat masih banyak lumpur yang menimbun rumah-rumah kami dan ribuan batang pohon yang masih terlentang, sepertinya belum apa-apa penangananya, dan kami minta ini dipercepat,”ungkap sejumlah korban bencana di Kelurahan Kolongan Akengbawi Tahuna Barat.
Hal senada juga dilontarkan anggota DPRD Sangihe asal Kolongan Akengbawi, Wesli Tamusa ketika ditemui terpisah. Ia bahkan dengan tegas mengatakan, proses pemulihan terkesan lamban, sebab selama ini hanya dua mobil dum truk yang membantu alat berat eksavator melakukan penggalian dan pembersihan material banjir di Kolongan Akengbawi.
Ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) rutin turun kelokasi banjir memantau sejauh mana perkembangan pemulihan, termasuk meminta BPBD maupun pihak Posko Tanggap Darurat Bencana Sangihe dapat menambahkan dum truk maupun alat khusus yang akan membersihkan material kayu dan pepohonan tumbang yang berserakkan di jalur sungai lokasi banjir.
”Memang terkesan lamban penanganan dilokasi bencana Kolongan Akengbawi, lihat saja sampai saat ini lumpur masih sulit dibersihkan, termasuk batang pohon yang masih berserakkan di jalur sungai. Kami minta BPBD memacu lagi kegiatan pembersihan, karena jangan sampai lumpur maupun pohon-pohon tumbang justru akan memicu banjir lagi ketika hujan deras turun,”tegas Tamusa.
Sementara kepala BPBD Sangihe, Ir. Rence Tamboto dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini pihaknya dan posko tanggap darurat tetap berupaya semaksimal melaksanakan pemulihan dilapangan. Terkait keluhan minimnya dum truk, tak ditepisnya, dan hal itu sudah ditindak lanjut dengan meminta Dina Pekerjaan Umum (PU) segera menambahnya.
”Kalau dum truk memang milik pemkab terbatas, namun kami telah meminta pihak PU menambahkannya meski kita haru sewa milik swasta,”kata Tamboto.(eleh)
