Tahuna-Penyiapan database serta penataan data warga miskin pemegang kartu Badan Pengelola Jamininan Sosial (BPJS) menjadi prioritas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Sangihe jelang berakhirnya program kerja 100 hari pemerintahan Bupati Jabes Gaghana SE,ME dan Wabub Helmud Hontong SE.
Hal ini dibenarkan Pelaksa tugas (Plt) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jefry Gaghana SE,ME dikonfirmasi wartawan akhir pekan lalu. Bahkan ditegaskan, tidak hanya terkonsetrasi pada pendataaan warga miskin dan warga penerima kartu jaminan kesehatan, Dinkes menurut mantan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sangihe tersebut juga akan berupaya semaksimal mungkin semua warga yang layak sebagai penerima kartu jaminan kesehatan tapi hingga saat ini belum mendapat kartu jaminan kesehatan, dapat memiliki jaminan remsi dari BPJS.
”Jadi berkaitan dengan percepatan program kerja 100 hari dari pemerintahan yang baru, situasi ideal yang sedang Dinkes laksanakan saat ini akan dimaksimalkan pendataan warga miskin. Dan tidak hanya sekedar pendataan yang bersifat formal, tapi kami ingin mengakomdir semua warga yang layak mendapat jaminan kesehatan,”ungkap Gaghana.
Sementara pada bagian lain disentil soal rencana perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liunkendage Tahuna yang akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Gaghana memastikan akan terealisasi sebagaimana telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Tidak hanya status rumah sakit yang akan berubah, proses penganggaran jelas Gaghana juga turut berubah, yakni untuk rencana kegiatan anggaran (RKA) rumah sakit kedepan akan digabung dengan RKA Dinas Kesehatan.
”Meski kedepan RKA rumah sakit dan dinas kesehatan akan digabung, bukan berarti sudah ada keterbatasan terhadap kepentingan rumah sakit, sebab dengan adanya penggabungan justru antara rumah sakit dan dinas kesehatan akan saling menunjang dan mensuport programnya dan pelayanan,”jelasnya.(eleh)
